Warga dari Tiga Negara Tersandung Kasus Hukum di Kaltim

Sisanya, yakni 1.127 laporan belum menjadi berkas perkara, namun saat ini dalam proses penyelesaian. Rupanya laporan kasus tersebut tak hanya berasal dari Kejaksaan Negeri di Katim, tapi juga dari Kejari Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Dari kejaksaan Nunukan, sebanyak 341 berkas sudah P21 alias lengkap namun belum diserahkan ke Kejati Kaltim. Untuk perkara yang sudah diterima dan masuk tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan tinggi) ada 3.883 tersangka dan belum tahap 2 ada 708 tersangka. 

"Dari sekian laporan ada juga warga asing yang tersandung pidana," tuturnya.

Mereka adalah Noberto De Leon, Jones Salamanes dan Akhmad Gustaham ketiganya merupakan warga negara Filipina. Mereka merupakan terpidana kasus perikanan.

Ada pula terpidana perkara pelayaran atas nama Kim Chung Son yang merupakan warga negara asal Korea Utara.

Kasus lainnya ialah kasus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyeret Zhang Deyi sebagai terdakwa. Dia merupakan warga negara Tiongkok.

Selain warga negara asing, ada juga terpidana yang dijatuhi hukuman mati, yakni Arman Sayuti alias Saddang atas kasus narkotika dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)  di Pengadilan Negeri (PN) Bulungan.

"Untuk kasus eksekusi mati kami masih menunggu, karena bisa saja terpidana mengajukan grasi dan upaya hukum luar biasa lainnya," terangnya.

Ia kemudian menambahkan, bila perkara selesai pihaknya akan menyelesaikan urusan administrasi serta menyiapkan juru tembak dan mengundang keluarga.

Sementara untuk pidana khusus, lanjutnya, ada 18 kasus yang masuk tahap penyelidikan, sementara 31 perkara masuk penyidikan. Selain itu juga terdapat 55 kasus yang masuk proses penuntutan. Puluhan perkara itu dibagi lagi menjadi dua, khusus penyidikan Polri ada 37 kasus, sementara penyidikan kejaksaan ada 18 perkara. Kemudian yang sudah dieksekusi ada 63 kasus.

Meski menerima ribuan kasus, Kejati Kaltim juga berkomitmen menjadikan kawasan Kaltim dan Kaltara sebagai zona integrasi wilayah bebas dari tindak pidana korupsi (WBK).

"Caranya, memperkuat pencegahan terhadap tindak pidana ke berbagai instansi terkait," pungkasnya.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb