Wali Kota Balikpapan Usulkan ITK Jadi Proyek Strategis Nasional

Mahasiswa-mahasiswi ITK, sambung Rizal, harus bisa memajukan industri di Indonesia, terutama industri yang ada di wilayah Kaltim. Salah satu caranya dengan mengambil peranan penting dalam perkembangan Revolusi Industri 4.0 ini.

Sebab, dijelaskannya, selama ini perekonomian di Kaltim mengandalkan hasil sumber daya alam (SDA). Namun tak jarang industri di sektor hilir yang menjadi pengolahan akhir SDA gagal dalam memanfaatkan hasil bumi. Hal inipun membuat negara cukup merugi.

“Nah, kami harapkan ITK dapat membangun peradaban (industri 4.0) itu. Sehingga industri hilir dari SDA di Kalimantan Timur juga berkembang, dan kita bisa mendapat nilai tambah (keuntungan) yang besar dari SDA yang kita miliki,” ungkap Rizal kepada awak media usai mengisi sambutan.

Menurut Rizal, dirinya sadar betul bahwa ITK sangat penting dalam membangun sumber daya manusia (SDA). Oleh karena itu, Pemkot Balikpapan tidak pernah menutup mata dalam membangun ITK.

Hal itu dibuktikannya dengan memberikan usulan agar pembangunan ITK dijadikan proyek strategis nasional oleh pemerintah pusat. “Dulu saya sudah sampaikan, ketika bertemu Wapres, Pak Jusuf Kalla, hal pertama yang saya ajukan kepada beliau agar ITK dijadikan proyek strategis nasional,” terangnya.

Menurutnya, jika pemerintah pusat telah menetapkan ITK sebagai proyek strategis nasional, maka pembangunan ITK akan lebih cepat dan akan jauh lebih berkualitas. “Sehingga ITK bisa memproduksi SDM yang handal, yang dibutuhkan oleh ibu kota baru kita nanti,” pungkasnya.

Sementara itu, Rektor ITK Profesor Budi Santosa Purwokartiko menjelaskan permasalahan yang dihadapi ITK saat ini antara lain gedung belajar mengajar. Tak sedikit gedung di kampus itu mengalami kerusakan. Dia pun mengharapkan pemerintah turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.

“Jadi atap-atap kami (gedung ITK) ini ada yang bocor. Jadi kami meminta Pemkot untuk membantu, karena dana kami tidak mencukupi,” katanya kepada wartawan.

Permasalahan lain, tambah Budi, banyak lahan di sekitar kampus telah dimiliki warga, bukan milik pemerintah. Hal ini membuat ITK kesulitan dalam mengembangkan fasilitas kampusnya. “Pembebasan lahan itu persoalannya lahan milik pribadi, jadi kami kesulitan membebaskan lahan,” tandasnya.