Wali Kota Balikpapan: Lahan Parkir Masih Banyak Dikuasai Ormas

Target pendapatan asli daerah dari sektor parkir di Kota Balikpapan dipatok sebesar Rp10 miliar pada tahun 2019 ini. Target itu naik dibandingkan tahun 2018 lalu, yang hanya mencapai Rp8 miliar.

Pemasukan dari sektor parkir masih belum maksimal. Bahkan masih jauh dari target ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan pemasukan PAD tahun 2018, realisasi pemasukan dari sektor parkir hanya mencapai Rp2,6 miliar.

Hal ini juga terlihat pada laporan realisasi pemasukan daerah dari sektor parkir hingga Juli 2019 yang hanya mencapai sekitar 12 persen dari target. Rizal menyebutkan salah faktor menurunnya pemasukan dari sektor parkir adalah mulai beroperasinya Bandara APT Pranoto Samarinda yang berdampak pada menurunnya tingkat kunjungan ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan.

Selain itu, kondisi ekonomi yang melambat juga menyebabkan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan menurun, hingga berdampak pada penurunan pemasukan parkir bagi daerah.

Untuk memaksimalkan pemasukan dari sektor parkir, Pemerintah Kota Balikpapan berencana mengkaji untuk mengaktifkan kembali penggunaan parkir meter. Saat ini terdapat sedikitnya  7 lokasi sudah dipasang parkir meter yakni depan RM Teluk Bayur, depan Toko Kue Linda, depan Apotik Kimia Farma, depan Soto Banjar Kuin, Toko Sepatu Jhonson, depan Maxi Swalayan, Jl A Yani, Gunung Sari, dan depan Maxi Swalayan, Jl A. Yani, Karang Jati.

Ketujuh lokasi tersebut, sudah dipasang parkir meter sejak awal tahun 2018 lalu. Namun hanya beroperasi sekitar 6 bulan, karena sebagian alat yang dipasang rusak.Akibatnya, petugas parkir yang ada terpaksa kembali menerapkan parkir secara manual.

"Pemerintah berencana akan melelang kembali kegiatan untuk perbaikan mesin parkir, karena kontrak dengan perusahaan Swedia yang dulu sudah habis," jelasnya.

Selain mendorong untuk peningkatan pemasukan daerah dari sektor parkir, Pemerintah Kota juga akan meningkatkan pemasukan dari sektor lainnya seperti hotel dan restoran.

Pemerintah Kota akan memaksimalkan kinerja tim monitoring dan analisa yang sudah dibentuk untuk mengawasi potensi pajak dan retribusi daerah. Termasuk memasang alat monitoring di sejumlah hotel, restoran maupun perbankan  guna mencatat transaksi yang berpotensi untuk pajak dan retribusi daerah.