Tidur Pakai Kostum Pocong, Aktivis Kaltim Minta Usut Tuntas Kasus HAM

Menurutnya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia tampaknya menjadi pekerjaan sulit untuk ditegakkan di Indonesia, ada banyak kasus pelanggaran HAM di Nusantara yang belum klir penyelesaiannya.

Sebut saja Penembakan Misterius (1982-1985), Peristiwa Talangsari di Lampung (1989), Kasus Penghilangan Orang secara Paksa (1997-1998), Kerusuhan Mei 1998, Penembakan Trisakti, Pembunuhan Marsinah, Pembunuhan Munir, Penculikan aktivis, Semanggi I dan II (1998-1999). Khusus Kaltim sejak 2011-2019 sudah ada 35 nyawa melayang karena lubang bekas tambang.

"Sampai sekarang penyelesaiannya belum jelas, padahal nyata melanggar HAM," tegasnya.

Faktanya untuk urusan hak asasi, negara sudah mengaturnya di dalam UU Nomor 39/1999 tentang HAM lalu ada UU Nomor 26/2000 tentang Peradilan HAM. Lewat aturan tersebut urusan pelanggaran hak asasi manusia bisa disidangkan.

Tak hanya itu, UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebut Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Itu artinya, bangsa ini menjamin setiap HAM yang melekat pada warganya itu.

"HAM itu kodrat yang melekat pada diri manusia. Negara memang harus menjamin," tegasnya lagi.

Dia menambahkan, pemerintah melalui Kemenkumham harusnya bisa memberikan jawaban atas persoalan HAM yang selama ini terjadi di Indonesia ataupun Kaltim.

Pihaknya menuntut agar pemerintah bisa menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan meminta menghentikan segala bentuk intimidasi, teror, penahanan, penangkapan rakyat yang berjuang.

Aksi ini dikawal ketat oleh aparat dan tak berlangsung lama. Selain di Kanwil Kemenkumham Kaltim, Aksi Kamisan juga membentang spanduk di jalan layang (flyover) Jalan AW Sjahranie.