Suplai Listrik Ibu Kota Baru Gunakan Sistem Interkoneksi Kalimantan

Sigit memastikan untuk menunjang ketersediaan listrik di wilayah ibu kota negara yang baru, pihaknya tidak akan membangun pembangkit listrik tersendiri. Seluruh kebutuhan listrik di wilayah IKN, sepenuhnya akan dipasok dari sistem interkoneksi Kalimantan yang kondisinya saat ini sudah mencukupi untuk menyediakan kebutuhan listrik di IKN.

Hal itu dilakukan untuk mendukung program green city, sehingga wilayah IKN yang baru akan benar-benar bebas dari polusi.

“Untuk mendukung konsep green city, tidak akan ada pembangunan  pembangkit untuk wilayah IKN, karena pembangkit bisa menimbulkan polusi di wilayah sekitarnya,” ujarnya.

Kebutuhan listrik untuk wilayah IKN diperkirakan mencapai 190 megawatt (MW) yang digunakan untuk mendukung operasional perkantoran, pelabuhan, bandara dan fasilitas lainnya di wilayah IKN.

“Kebutuhan listrik sebesar 190 megawatt tersebut merupakan kebutuhan yang kami hitung untuk memenuhi kebutuhan IKN hingga tahun 2024 mendatang,” jelasnya.

Sigit menjelaskan kondisi kelistrikan di wilayah Kalimantan Timur dan Utara saat ini sudah dalam kondisi surplus sehingga diharapkan mampu untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di wilayah IKN.

“Kondisi kita saat ini sudah surplus, kemampuan kapasitas kita sudah mencapai 1400 MW dalam sistem interkoneksi Kalimantan, ketika beban puncak kita surplus hingga 200 MW,” tuturnya.

Selain itu, menurut Sigit, pihaknya masih memiliki sekitar 50 pembangkit di luar sistem interkoneksi Kalimantan untuk memasok kebutuhan listrik di beberapa wilayah yang masih terisolasi.

Sigit menjelaskan pihaknya siap mendukung upaya pemerintah untuk menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat kegiatan pembangkit listrik. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan biodiesel pada sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

“Saat ini kami menggunakan bahan B20 dan akan ditingkatkan menggunakan B50, sehingga dapat mengurangi penggunaan energi fosil,” jelasnya.

Sigit menambahkan, upaya lain yang dilakukan termasuk bekerja sama dengan sejumlah perusahaan sawit dalam memanfaatkan penggunaan cangkang sawit sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Selain itu juga membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah-wilayah yang berada di pedalaman dan terisolir.

Anggota Komisi VI DPR RI Dedi Sitorus yang hadir dalam kegiatan kunjungan ini menyebutkan Kalimantan Timur menduduki urutan terendah dalam perhitungan rasio electricity di Kalimantan.

Ia mengatakan rasio kelistrikan di wilayah Kaltim masih berada pada angka 71,89 persen jauh lebih rendah dibandingkan Kalimantan Barat yang sudah mencapai 86 persen dan Kalimantan Selatan yang sudah mencapai 98 persen.

Dirinya berharap dengan adanya wacana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur dapat mendorong pembangunan infrastruktur di daerah khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang masih tertinggal dari daerah lainya.

“Saya berharap dengan adanya wacana IKN dapat mempercepat akselerasi pembangunan di Kaltim, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Dedi yang merupakan anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara.

Ia mengakui untuk mencapai target 100  rasio kelistrikan di Kaltim cukup sulit karena kondisi geografis yang tidak mendukung, sehingga harus dikembangkan teknologi pembangkit alternatif seperti solar cell untuk mencukupi kebutuhan listrik di wilayah terisolir.