Standar Hidup Layak Balikpapan Bakal Naik, Ongkos Hidup Makin Mahal!

Berdasarkan catatan hasil survei BPS Kota Balikpapan di tahun 2019, standar hidup layak di Kota Balikpapan tercatat mencapai Rp545.971 per jiwa. Balikpapan menduduki urutan tertinggi di Kaltim sebagai kota dengan standar hidup paling mahal dibandingkan daerah lainnya.  Sedangkan untuk skala nasional,  Balikpapan menduduki urutan kelima sebagai kota dengan biaya hidup paling mahal se-Indonesia.

"Setiap tahun, kita menurunkan tim survei untuk mendata standar kebutuhan hidup layak masyarakat, berdasarkan indikator tingkat daya beli terhadap sejumlah kebutuhan primer," jelasnya.

Berdasarkan hasil survei BPS, tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan tercatat mencapai 2,64 persen dari populasi penduduk yang mencapai 615.574 jiwa. Persentase kemiskinan di Kota Balikpapan disebutkan menurun dibandingkan tahun 2018 lalu, yang tercatat mencapai 2,82 persen.

Tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan diperkirakan akan kembali meningkat dengan kenaikan standar hidup layak yang akan meningkat akibat wacana kenaikan  standar iuran BPJS dan kenaikan tarif listrik akibat pengurangan subsidi.

"Kenaikan tersebut dipastikan akan mempengaruhi tingkat  inflasi, yang mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan pokok yang akan mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat," jelasnya.

Rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Balikpapan.

Sebagai kota yang akan menjadi daerah penyangga ibu kota negara, Kota Balikpapan akan terpengaruh langsung dari rencana pemindahan tersebut. Diantaranya menyangkut tingkat migrasi penduduk, yang mempengaruhi tingkat komposisi pertumbuhan ekonomi.

"Sebagai kota penyangga tentu akan menjadi daya tarik bagi migran baru yang notabene bisa jadi mereka dari kalangan yang mampu dan juga tidak mampu karena seperti Jakarta dahulu dan juga sekarang itu menjadi titik di mana orang mengadu nasib," jelasnya.

Menurutnya, pihaknya tidak dapat memprediksi dampak ekonomi yang akan terjadi, karena perubahan akibat tingkat migrasi tidak dapat diperhitungkan secara statistik.