Balikpapan, IDN Times - Serikat Pekerja (SP) Mathilda Pertamina Kalimantan menolak wacana pencalonan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, sebagai Direktur Utama (Dirut) maupun Komisaris Pertamina.
"Pernyataan sikap ini menyusul sikap penolakan Serikat Pekerja Pertamina di sejumlah daerah terkait rencana pengangkatan Basuki Tjahja Purnama sebagai Dirut Pertamina yang ditunjuk oleh Menteri BUMN," kata Ketua SP Mathilda Kalimantan Mugiyanto dalam rilisnya, Rabu (19/11).
Wacana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi di Pertamina menuai pro dan kontra. Wacana tersebut menimbulkan isu penolakan dari sejumlah serikat pekerja di BUMN yang bergerak di bidang Migas tersebut.
Ketua SP Mathilda Mugiyanto menilai Ahok tidak memenuhi syarat kelayakan maupun kompetensi di bidang migas untuk memimpin Pertamina.
Menurut Mugiyanto, pernyataan SP Mathilda senada dengan apa yang disampaikan serikat pekerja lainnya yang menyatakan penolakan terhadap Ahok sebagai Dirut Pertamina yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.
Mugiyanto menjelaskan ada tiga aspek yang melatarbelakangi sikap penolakan yang dilakukan oleh SP Mathilda yakni SP Mathilda mengkritisi kebijakan Menteri BUMN yang memilih BTP sebagai calon tunggal yang diduga kuat tidak melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
Alasan lain, rekam jejak BTP sebagai mantan napi selama lebih dari 1,5 tahun, sementara ketentuan Pertamina, pegawai yang tersandung masalah hukum 6 bulan bisa dilakukan PHK.
Tidak hanya itu, masalah emosional seorang BTP yang bisa saja menimbulkan perlawanan bagi pekerja Pertamina.
Pembawaan BTP yang dinilai emosional dalam menghadapi bawahan ketika memimpin DKI Jakarta juga harus menjadi pertimbangan untuk memilih BTP menjadi pemimpin di Pertamina.
Ia menjelaskan, sikap BTP yang emosional dinilai akan mempengaruhi terhadap kondisi pekerjaan di Pertamina, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja dari pekerja.
"Ada beberapa hal yang mendasari kita untuk menolak keputusan Menteri terkait pengangkatan BTP diantaranya pemilihan sepihak, BTP juga pernah tersandung hukum, dan yang terpenting adalah emosional kejiwaan dia. Ini sangat berpengaruh terhadap pekerja," jelasnya.
Selain pertimbangan riwayat BTP yang pernah divonis 1,5 tahun oleh pengadilan atas kasus yang dilakukannya, hal lainnya yang juga masih pertimbangan untuk menolak BTP sebagai petinggi Pertamina adalah kemampuannya dalam manajerial di bidang migas. Hal ini membuat BTP diragukan untuk mampu untuk memimpin Pertamina.
"Sementara terkait kemampuan BTP di bidang manajerial migas juga masih menjadi tanda tanya besar bagi kami," tambahnya.
SP Mathilda meminta Menteri BUMN maupun Presiden untuk mengkaji ulang kebijakan terkait rencana penunjukkan Ahok sebagai Dirut maupun Komisaris Pertamina, mengingat Pertamina salah satu BUMN terbesar milik Indonesia.
"Harapan terbesar kami Menteri ataupun Presiden mau mengkaji ulang keputusan tersebut. Mengingat hal ini berkaitan dengan BUMN terbesar milik Indonesia," harapnya.