Segitiga Emas Kecamatan yang Menjadi Pusat Pembangunan Ibu Kota Baru
Samarinda, IDN Times - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim segera dimulai. Ragam skema sedang dirancang pemerintah agar relokasi berjalan baik. Dari sekian wilayah di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU), ada tiga kecamatan yang dipilih pemerintah sebagai pusat pembangunan ibu kota baru.
"Yakni, Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Sepaku Semoi," ucap Gubernur Kaltim, Isran Noor saat ditemui di Bandara APT Pranoto, Samarinda Utara, Selasa (27/8).
1. Pembangunan dimulai 2021 dengan 3000 hektare
Keempat wilayah kabupaten yang telah disebutkan Isran merupakan daerah yang akan terkena imbas pembangunan ibu kota secara langsung. Baik dari segi positif maupun negatifnya.
Meskipun demikian, mantan bupati Kutai Timur itu tak mengetahui persis titik koordinatnya. Pun demikian desain rancangan IKN karena masih dilengkapi dan diselesaikan. Proses pembangunan infrastruktur itu baru dimulai pada 2021 mendatang. "Itu juga nanti masuk dalam UU ibu kota negara," terangnya.
Dia menegaskan, tahun depan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) akan merampungkan seluruh desain perancangan wajah IKN yang baru. Begitu pula dengan payung hukum undang-undang yang menjadi dasar konstitusinya. "Untuk tahap awal pembangunan perlu infrastruktur mendasar 2 ribu sampai 3 ribu hektare," sebutnya.
2. Exodus dimulai pada 2024
Lebih lanjut mantan ketua DPD Partai Demokrat itu menjelaskan, keseluruhan luasan wilayah yang dibutuhkan pemerintah pusat ialah 180 ribu hingga 200 ribu hektare. Dari luasan lahan pada tahap awal pembangunan digunakan untuk membangun istana kepresidenan, kantor parlemen, maupun jalan penghubung menjadi progres awal pengerjaan dari kementerian.
"Tahun 2024 mungkin sudah bisa dimulai pemindahannya," tambahnya.
3. Kaidah lingkungan akan jadi referensi pembangunan IKN
Dia mengaku bersyukur Kaltim terpilih sebagai ibu kota negara yang baru. Saat ini dia masih menunggu arahan selanjutnya dari pusat. Selanjutnya koordinasi dilakukan dengan kabupaten/kota penyangga seperti wali kota Balikpapan dan Samarinda.
Pun demikian dengan kepala daerah dari PPU dan Kukar. Ketika disinggung mengenai imbas pembangunan terhadap lingkungan. Isran mengaku jika hal tersebut bukanlah persoalan.
"Kaidah lingkungan akan selalu menjadi referensi dalam pembangunan sebuah kawasan," pungkasnya.
