Sanksi untuk Pengembang Perumahan“Nakal” Belum Jelas

Elvin menjelaskan pihaknya tidak  dapat membatalkan izin prinsip perumahan yang sudah diterbitkan selama tidak menyalahi aturan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

“Selama tidak menyalahi aturan RTRW, izin akan tetap diterbitkan,” ungkap Elvin.

Hingga awal tahun 2019, tercatat ada sedikitnya ada 233 izin pengembang perumahan di Kota Balikpapan.

Elvin tidak menyebutkan jumlah izin baru yang diterbitkan pada tahun 2019. “Saya tidak pegang data jadi tidak hafal,” jelasnya.

Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Balikpapan telah memeriksa sedikitnya 25 pengembang perumahan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai Ampal, sebanyak sebelas izin perumahan ditetapkan menyalahi izin pembukaan lahan.

Kesebelas pengembang perumahan tersebut menyalahi izin karena tidak memenuhi persyaratan untuk membangun bozem di kawasan perumahan yang mereka bangun.

Sanksi untuk mereka, pemerintah mewajibkan kesebelas pengembang tersebut membangun bozem di areal mereka. Namun dari sebelas pengembang hanya dua yang memenuhi kewajiban. Masalahnya, tidak ada sanksi yang jelas kepada para pengembang hingga saat ini.

“Dari beberapa pengembang ada yang membangun perumahan ternyata tanahnya masih bermasalah,” terang Elvin.

Perkembangan bisnis properti di Kota Balikpapan dalam beberapa tahun ini kembali naik setelah pemerintah pusat menjalankan program rumah murah.

Bisnis properti di Kota Balikpapan yang sempat menurun dalam periode 2015 lalu, kembali naik dengan penjualan rumah murah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah Kota Balikpapan kembali mengeluarkan sejumlah izin pembukaan lahan untuk pengembangan rumah murah untuk menaikan investasi yang masuk ke Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan memangkas sejumlah proses pengurusan perizinan untuk memudahkan investor berinvestasi.