Rawan Hoaks, 43 Ribu Media Online Belum Terverifikasi Dewan Pers

Di tengah kemajuan teknologi, orang dapat dengan mudah membangun website atau portal pemberitaan untuk mempublikasikan informasi.

Akibatnya, sangat rentan terjadi penyebaran hoaks yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Hingga saat ini dari 47 ribu media yang beroperasi di Indonesia, masih sedikit media yang sudah terverifikasi di Dewan Pers.

Jauhar menjelaskan, "Total yang sudah terverifikasi hingga pertengahan Juni 2019 baru 3.470 perusahaan media," ujarnya.

Jauhar menjelaskan pesatnya perkembangan media online dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh makin mudahnya pembuatan website.

Ia menjelaskan dalam sejumlah pengajuan verifikasi media yang masuk di Dewan Pers adalah media online.  Verifikasi di Dewan Pers bermanfaat guna memenuhi syarat untuk mendapatkan kontrak anggaran di daerah.

"Pada saat dilakukan verifikasi kami bertanya apa tujuan mendirikan media online, ternyata hanya untuk mengejar kontrak anggaran dengan Pemda," tuturnya.

Menurutnya, saat ini hanya ada sekitar 50 perusahaan media online yang sudah terverifikasi di Dewan Pers.

Jauhar menerangkan untuk menyelesaikan proses verifikasi di Dewan Pers, setiap media harus memenuhi syarat verifikasi secara administrasi dan faktual.

Proses verifikasi itu meliputi kejelasan izin perusahaan, alamat kantor pemberitaan, daftar gaji dan tunjangan karyawan serta jaminan perlindungan hukum kepada redaksi.

Hal ini dilakukan untuk menyiapkan dugaan banyaknya media online yang hanya didirikan untuk memperoleh anggaran dari kontrak Pemerintah Daerah tanpa adanya tujuan untuk menjadi media informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Saat ini banyak banget media online tapi  kualitas mereka kadang di bawah standar. Kadang ada media online yang hanya dijalankan tiga atau empat orang, saya katakan pasti tidak bisalah perusahaan seperti itu, tidak masuk akal," katanya.

Ia menambahkan Dewan Pers tidak dapat dengan cepat melakukan proses verifikasi terhadap media online yang jumlahnya mencapai 43 ribu ini karena keterbatasan personel. 

Selain itu, Dewan Pers juga belum memiliki tenaga profesional untuk melakukan proses verifikasi terhadap media online.