Posting di Medsos tentang Radikalisme, BKN Ancam Pecat ASN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat setiap orang dengan mudah mendapatkan dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Akibatnya, penyebaran paham radikalisme dan kebencian merajalela.

Paham ini tidak hanya menyerang masyarakat umum, namun juga menjangkiti kalangan pegawai negeri sipil. Bima menjelaskan pihaknya saat ini tengah menyusun regulasi untuk mengatur penyebaran paham radikalisme dan ujaran kebencian di kalangan pegawai negeri sipil. 

Menurutnya, tidak layak seorang pegawai negeri sipil mem-posting ujaran kebencian dan radikalisme, karena tidak sesuai dengan sumpahnya ketika diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Ia menjelaskan, bagi ASN yang terbukti mengunggah ajaran kebencian dan radikalisme di media sosial akan dipelajari jejak digitalnya, apabila sudah beberapa kali akan diberikan sanksi berupa pembinaan, namun ternyata tetap melakukan penyebaran paham ini maka akan diberikan sanksi berat berupa pemberhentian sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 .

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hingga Kementerian Komunikasi dan Informasi terus berupaya mengurangi potensi penyebaran paham radikalisme dan ujaran kebencian di masyarakat. 

"Kami sedang siapkan regulasinya, karena sekarang memang semakin menjadi-jadi, saya takut akan ada banyak korban, jadi tolong sampaikan, kalau ada ASN yang terlanjur posting di media sosial, supaya segera dihapus," ujarnya.

Jejak digital menjadi bukti yang dapat mempengaruhi karier sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PNS. "Tahap awal masih dibina, kalau tidak bisa ya diberhentikan," tegasnya.

Ke depan bakal dibentuk gugus tegas yang memiliki kemampuan identifikasi akun media sosial yang termasuk kategori internet troll.

Internet troll ini sebutan untuk pengguna akun yang mengunggah pesan atau informasi dengan tujuan membangkitkan tanggapan emosional bahkan kemarahan dari pengguna lainnya.

"Kami akan kumpulkan unggahan-unggahan bernada radikalisme dan ujaran kebencian. Dipilah, yang mana PNS dan yang bukan," jelasnya.

Menjelang pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Badan Kepegawaian Negara (BKN) meresmikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN di Kota Balikpapan. 

UPT ke-19 tersebut diresmikan langsung oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana bersama dengan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, dengan tujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepegawaian kepada publik serta mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem merit khususnya bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Di samping itu, kehadiran UPT Balikpapan diharapkan akan mendukung kelancaran pelaksanaan rekrutmen CPNS 2019 yang akan segera digelar.

Kantor UPT BKN Balikpapan tersebut terwujud melalui perjanjian pemanfaatan barang milik daerah tentang pinjam pakai tanah dan bangunan antara BKN dengan Pemerintah Kota Balikpapan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal 7 Februari 2019.

Kantor UPT memiliki berbagai fungsi, di antaranya sebagai sarana pelaksanaan rekrutmen CPNS, Assessment Center, pemetaan kompetensi, dan seleksi ujian lainnya yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Tujuan utama didirikannya UPT BKN adalah memfasilitasi percepatan pelayanan kepegawaian guna mewujudkan Indonesia Maju melalui sistem rekrutmen yang transparan, akuntabel serta mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

“Melalui sistem tersebut diharapkan akan terjaring SDM aparatur dengan integritas dan kompetensi tinggi yang akan berkontribusi positif bagi kemajuan birokrasi,” tambahnya.