Pilkada 2020, Bawaslu Balikpapan Ingatkan Wali Kota Tak Mutasi Pejabat

Kota Balikpapan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengikuti Pilkada serentak pada 23 Oktober 2020 mendatang bersama 270 kabupaten/kota lainnya.

Kota Balikpapan menjadi salah satu dari 9 kabupaten/kota di Kaltim yang melaksanakan Pilkada serentak yakni  Paser, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Bontang, Kutim dan Berau.

Sejumlah nama dari beberapa kalangan baik dari kalangan pengusaha atau pejabat di Kota Balikpapan diwacanakan akan maju sebagai bakal calon di bursa pemilihan kepala daerah di Kota Balikpapan.

Untuk mencegah adanya penyalahgunaan jabatan dalam pelaksanaan Pilkada Kota Balikpapan, Bawaslu Kota Balikpapan mengeluarkan larangan kepada kepala daerah untuk melakukan mutasi pejabat enam bulan menjelang tahapan penetapan calon.

Azis menjelaskan berdasarkan tahapan yang dibuat oleh KPU Kota Balikpapan, tahapan penetapan calon untuk Pilkada Kota Balikpapan dijadwalkan akan dilaksanakan pada 8 Juli 2020.

Menyesuaikan dengan tahapan tersebut, maka Bawaslu Kota Balikpapan mengeluarkan kebijakan larangan mutasi pejabat sejak 8 Januari hingga 8 Juli 2020.

Hal itu diberlakukan sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepada daerah pasal 71 ayat 2 yang melarang kepala daerah melakukan penggantian pejabat selama 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan  akhir masa jabatan.

Ahmadi menegaskan larangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan mutasi pejabat menjelang pelaksanaan Pilkada, tidak hanya berlaku kepada kepala daerah yang akan mencalonkan kembali namun juga kepada calon yang tidak mencalonkan.

Azis menerangkan kepala daerah hanya diperbolehkan melaksanakan mutasi terhadap pejabat menjelang masa akhir jabatan, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Tidak boleh ada mutasi pejabat hingga habis masa jabatan,  kecuali mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.

Ahmadi  menjelaskan berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah yang merupakan perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015,  kepala daerah juga dilarang membuat keputusan atau kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon termasuk pergantian terhadap struktur pejabat 6 bulan menjelang masa akhir jabatan.

Ia menerangkan kepada daerah yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi hingga pidana sesuai dengan pasal 188  Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.

“Kepala daerah yang melanggar akan diberikan sanksi yakni pidana atau pembatalan sebagai calon,” terangnya.