Pemerintah Segera Umumkan Titik Koordinat Ibu Kota Negara

Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, akan dibuatkan payung hukum berupa Rancangan Undang Undang atau RUU yang saat ini draft-nya tengah diselesaikan oleh pemerintah pusat sebelum diajukan ke DPR RI.

Rudy menjelaskan, pihaknya menargetkan pembuatan draft RUU pemindahan ibu kota negara selesai dikerjakan sebelum Desember 2019 ini sehingga dapat masuk dalam agenda pembahasan di DPR RI pada awal tahun 2020.

Namun untuk melanjutkan pembahasan di tingkat legislatif, pemerintah pusat harus menyelesaikan pembuatan Peraturan Presiden terkait penetapan titik koordinat yang akan dipergunakan sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara.

“Kita selesaikan dulu Perpres untuk penetapan lokasinya, karena Perpres tersebut akan menjadi dasar untuk penyusunan RUU,” jelasnya.

Rudy menegaskan perubahan susunan dalam kabinet “Indonesia Maju” tidak mempengaruhi target pemindahan ibu kota negara yang akan dilaksanakan mulai pada tahun 2020 mendatang.

Menurut Rudy, dengan ada perubahan kabinet yang baru kinerja Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan target pemindahan ibu kota negara menjadi lebih maksimal.

“Tidak ada perubahan target dalam kabinet baru, bahkan dengan kabinet baru kami lebih di push untuk segera menyelesaikan sejumlah target untuk realisasi pemindahan ibu kota negara,  diantaranya menyangkut pembentukan badan otorita, RUU IKN, serta program pemerintah dan Perpres yang mendukung ke arah sana” terangnya.

Rudy berdasarkan hasil rapat dengan sejumlah menteri terkait untuk menindaklanjuti rencana pemindahan ibu kota negara, titik lokasi koordinat tentang batasan wilayah ibu kota negara sudah disepakati dan diserahkan ke Presiden untuk diterbitkan menjadi Peraturan Presiden.

“Mengenai deliniasi (batas wilayah ibu kota negara) saat ini sudah fix, pak Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) sudah menyerahkan ke Presiden melalui Setkab untuk diproses agar segera diterbitkan menjadi Perpres dalam waktu dekat,” tambahnya.