Miris Gaji Guru Honorer, DPRD: Pemerintah Perlu segera Bertindak
Samarinda, IDN Times - Sekolah pinggiran sudah sepantasnya mendapat perhatian dari pemerintah. Itu sebabnya, legislator dari DPRD Samarinda ingin SD Filial 004 di Berambai, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara ini juga mendapatkan atensi pemerintah.
"Pendidikan itu menjadi aset yang penting untuk masa depan nanti," ucap Ahmat Sopian Noor, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, pada Rabu (20/11).
1. DPRD Samarinda sudah rapat dengar pendapat dengan guru honorer
Politisi Partai Golkar Samarinda ini mengatakan, anak-anak wajib mendapatkan pendidikan 12 tahun. Itu sebabnya, dalam proses belajar-mengajar semua infrastruktur penunjang harus tersedia. Misal dari buku-buku pelajaran, alat praktik mengajar hingga gedung sekolah yang baik. Sehingga bila anak-anak jauh dari penunjang itu, bagaimana mereka bisa belajar dengan baik?
"Karena itu sarana dan pra sarana harus layak. Kami harap pemerintah bisa memerhatikan," terangnya.
Dia menerangkan, Komisi IV DPRD Samarinda sudah rapat dengar pendapat dengan para guru-guru honorer (K2). Harapannya saat itu selain mendapat tambahan gaji sesuai upah minimum kota (UMK) Samarinda sebesar Rp2,8 juta.
Tak hanya itu, para guru ini juga ingin surat keterangan (SK) mengajar mendapat tanda tangan resmi dari wali kota, bukan kepala sekolah.
"Saya pribadi sedih sekali mendengar, guru bertahun-tahun tapi upahnya hanya ratusan ribu," katanya.
2. Minta sekolah rusak diinventarisasi agar langsung diperbaiki
Sementara itu, Ketua DPRD Samarinda, Siswadi mengatakan persoalan SD tak layak karena infrastrukturnya meminta diperbaiki itu sudah banyak di Samarinda.
Dengan kata lain, persoalan ini menjadi kritik bagi pemerintah. Sebab, pihaknya sudah mengusulkan sekolah-sekolah yang rusak ini diinventarisasi agar diperbaiki segera.
"Kami dari dewan tak masalah, sekarang tergantung dinas (pendidikan) saja," imbuh politisi PDIP Samarinda tersebut.
3. Berharap gaji guru bisa dibenahi terlebih yang dipelosok
Dia menambahkan, mengenai upah para guru itu pemerintah harus menangani segera. Bagaimana tidak, selama belasan tahun guru-guru tersebut bekerja seperti pegawai negeri sipil, namun upahnya jauh dari harapan. Belum lagi pengajar yang ada di pelosok dan jauh dari kota. Potret ini menjadi hal yang harus dibenahi bersama. Semua itu bisa dimulai dengan upah para guru.
"Gaji mereka itu tak layak. Makanya perlu diperhatikan," pungkasnya.
