Membunuh dengan Perlahan, Saksi Unmul Menolak Revisi UU KPK

Informasi yang dihimpun IDN Times setidaknya ada beberapa poin yang menjadi sorotan, misal dari sisi dewan pengawas, izin penyadapan, ditarik menjadi bagian dari eksekutif, tak ada lagi penyidik independen dan kewenangan menghentikan penyidikan sebuah perkara. Sejumlah kapabilitas hendak dikebiri, kata Castro, sebab itu Saksi Unmul dengan tegas menolak hal tersebut. Setidaknya ada 53 dosen yang mendukung seruan ini.

Dia kemudian melanjutkan, saat KPK ditarik menjadi bagian eksekutif atau pemerintahan maka logika hukum ketatanegaraan sudah menyimpang. Sebab lembaga anti rasuah tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. KPK adalah lembaga negara independen (auxiliary state's organ) yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

"Sederhananya niat menempatkan KPK di bawah kekuasaan eksekutif, sudah pasti mempermudah parlemen untuk mengajukan hak angket kepada KPK," tegasnya.

Dia menuturkan, saat KPK hendak melakukan penyadapan terhadap target operasi harus dapat izin dari dewan pengawas, maka ini adalah cara mematikan langkah lembaga anti rasuah dalam penyelidikan, sebab metode tersebut merupakan salah satu andalan KPK. Restu dari dewan pengawas, harus dipahami sebagai kontrol mutlak terhadap penyadapan KPK.

"Dengan demikian, hampir dipastikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak akan pernah terjadi," imbuhnya.

Kata Castro, ketika KPK dintegrasikan penuh ke dalam sistem peradilan pidana konvensional sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Misal, dari penyelidik harus dari kepolisian, tidak diperbolehkannya penyidik independen, hingga penuntutan yang diharuskan berkoordinasi dengan kejaksaan agung. Ini jelas mematikan kekhususan KPK yang diberikan undang-undang secara atributif.

"Bukankah untuk melawan kejahatan korupsi yang luar biasa, harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa pula?" sebutnya lalu menambahkan, "Bukan dengan cara konvensional yang selama ini terbukti tidak ampuh."

Tak hanya itu, kata dia, tugas-tugas dari KPK akan diawasi oleh badan baru yang diberi nama dewan pengawas. Keberadaan dewan pengawas ini justru akan semakin melemahkan kinerja KPK.

Dewan pengawas juga sarat akan kepentingan, terlebih jika dipilih oleh DPR. Lalu, KPK juga harus menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap kasus yang tidak selesai dalam jangka waktu setahun. Ini jelas akan memberikan celah ruang intervensi kasus yang ditangani KPK.

"Termasuk modus menghambat kasus secara administratif sehingga melebihi batas waktu setahun," sebutnya.

Tak hanya itu, dia juga menegaskan, revisi UU KPK sama saja mengebiri kewenangan KPK atas kontrol terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dengan menyerahkannya kepada setiap instansi, kementerian, dan lembaga. Entah mengapa elite politik begitu takut atas kontrol KPK terhadap LHKPN?

"Padahal selama ini, kontrol kekayaan penyelenggara negara di internal, terbukti tidak efektif," pungkasnya.