Mahasiswa di Balikpapan akan Gelar Aksi Lanjutan Tolak UU KPK

14 Okt 2019, 18:00 WIB

ilustrasi demonstrasi mahasiswa. IDN Times/Surya Aditya

Balikpapan, IDN Times - Mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Demokrasi (APD) Balikpapan akan kembali menggelar aksi turun ke jalan. Aksi ini sebagai lanjutan aksi sebelumnya.

Humas Aksi APD Balikpapan, Angkit Wijaya mengatakan, pihaknya akan menggelar aksi turun ke jalan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2019, pelantikan akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang.

"Ya, kami akan lakukan aksi usai pelantikan Presiden RI Joko Widodo," katanya kepada awak media, Senin (14/10).

1. Aksi dipastikan digelar pasca pelantikan presiden

IDN Times/Surya Aditya

Dipilihnya jadwal aksi usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih bukan tanpa alasan. Angkit menjelaskan, hal ini dilakukan untuk membantah tudingan bahwa aksi pihaknya ini untuk membatalkan pelantikan pemerintahan terpilih.

"Kami juga menghindari klaim pihak-pihak lain sehingga mengganggu keamanan di Balikpapan," jelasnnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan, jika ada aksi sebelum pelantikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, itu bukan aksi dari APD Balikpapan.

"Kami tetap tunduk pada aturan hukum dan mengakui pemerintahan yang sah," tegas mahasiswa STT Migas Balikpapan itu.

2. Aksi menolak RKUHP dan Revisi UU KPK

IDN Times/Maulana

Lebih jauh, Angkit menerangkan, aksi pihaknya ini sebagai tindak lanjut aksi sebelumnya, yakni, mengawal penolakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Tuntutan utama kami tetap pada dua isu ini, tolak RKUHP dan UU KPK," terangnya.