Luasan Hutan Berkurang, Kalimantan Terancam Krisis Air

Nunu  menjelaskan wilayah Kalimantan berkontribusi besar dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan nasional. Setidaknya sekitar 29 persen sumber daya hutan berada di Pulau Kalimantan.

Ia menjelaskan perlu perhatian khusus untuk meningkatkan indeks lingkungan hidup wilayah ini, sehingga kelestarian lingkungan yang ada dapat tetap terjaga dengan baik.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 63,71 persen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) telah beroperasi di Kalimantan sejak tahun 2017.

“Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di Ekoregion Kalimantan belum menunjukkan fenomena pemanfaatan yang mendukung upaya pelestarian. Hal ini terlihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang menjadi salah satu sasaran strategis dalam rencana strategis (Renstra) KLHK Tahun dari 2015 hingga 2019,” jelasnya.

Menurut Nunu,  nilai rata-rata IKLH Ekoregion Kalimantan Tahun 2018 adalah 71,33. Nilai ini lebih tinggi daripada target IKLH Nasional yang berada di angka 65,14. Nunu bertekad pihaknya akan berusaha mempertahankan capaian ini.

Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah ketersediaan air juga menjadi isu yang penting di wilayah Kalimantan.

Nunu menerangkan, berdasarkan SK Menteri LHK No. 297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, suply air di wilayah Kalimantan dapat mendukung hingga 792.178.476 jiwa jumlah penduduk.

Namun isu masalah pencemaran lingkungan menjadi salah satu faktor menurunnya kualitas air seiring dengan tutupan hutan yang semakin berkurang.

“Jumlah luasan hutan yang semakin berkurang dan pencemaran lingkungan menjadi sebab menurunnya kualitas air yang ada,” tuturnya. Namun Nunu tidak menjelaskan total luasan yang berkurang.

Perkembangan pemukiman dan pembangunan menjadi hal yang harus  dikendalikan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan.

Nunu menjelaskan pihaknya menyusun kajian untuk memastikan sejumlah program dapat dijalankan dengan tetap memperhatikan fungsi-fungsi lingkungan hidup sehingga terbangun komitmen dari para pihak yang terlibat, dan dapat merumuskan program yang selaras dengan rancangan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024.