Libur Lebaran Usai, Tak Ada Sidak ASN Cukup Cek Absen Sidik Jari

Pada hari pertama masuk kerja  pasca libur panjang lebaran sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan menggelar apel di halaman Kantor Wali Kota Balikpapan.

Ribuan ASN berseragam Pakaian Dinas Harian (PDH) dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkot Balikpapan ikut hadir, termasuk pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PDAM Kota Balikpapan.

Namun terlihat puluhan ASN tidak bisa masuk ke dalam lokasi upacara karena terlambat datang. Mereka menunggu di luar pagar sampai upacara selesai.

Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan pihaknya tidak melaksanakan inspeksi mendadak untuk memeriksa tingkat kehadiran ASN di hari pertama masuk kerja pasca libur panjang lebaran.

Pada tahun ini, tingkat kehadiran ASN akan diperiksa berdasarkan absen sidik jari. “Nanti kami lihat siapa yang tidak masuk atau terlambat berdasarkan absen,” jelas Rizal.

Rizal Effendi menegaskan tidak ada penambahan jadwal cuti kepada pegawai negeri sipil pasca libur panjang lebaran tahun ini. Kebijakan ini berlaku kepada seluruh pegawai di tiap OPD yang ada di lingkungan Pemkot Balikpapan

"Jadi tidak ada alasan untuk tidak masuk kerja, karena kami tiadakan untuk menambah cuti,” tegas Rizal.

Ia menjelaskan ASN yang kedapatan tidak masuk dan terlambat pada hari pertama, akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Tidak hanya itu, ASN yang kedapatan tidak masuk dan terlambat pada hari pertama akan diperiksa catatan kehadirannya berdasarkan tingkat kehadiran yang tersimpan dalam absensi sidik jari.

ASN yang terbukti membolos pada hari pertama masuk kerja pasca lebaran akan diberikan sanksi  sesuai dengan tingkat pelanggaran yang tertera dalam Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Yang bersangkutan akan dimintai keterangan, dilihat track record-nya. Kalau memang sering membolos akan diberi sanksi,” ujar Rizal.

Rizal menambahkan akan memberikan sanksi  bervariasi tergantung tingkat pelanggaran mulai dari teguran, sanksi administratif, hingga penundaan promosi kepada ASN yang bersangkutan.