KPU Balikpapan Libatkan Perguruan Tinggi dalam Perekrutan KPPS

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masa jabatan petugas pemilu dibatasi maksimal 2 periode.

Namun dalam pelaksanaannya, penerapan aturan tersebut juga dikhawatirkan akan menyulitkan KPU sebagai penyelenggara untuk menunjuk petugas Pilkada, karena dengan aturan tersebut maka akan menutup kesempatan kepada beberapa masyarakat yang sudah pernah menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Gubernur Kaltim 2018  dan Pemilu 2019 untuk menjadi KPPS kembali pada Pilkada 2020 mendatang.  

Thoha menjelaskan melalui aturan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada warga lainnya untuk terlibat menjadi petugas Pilkada, sehingga tidak terpaku kepada beberapa orang saja yang sudah menjadi langganan dalam setiap proses pemilihan.

“Aturan ini sudah diatur dalam PKPU yang telah mulai diterapkan pada Pemilu 2019 lalu. Masyarakat yang sudah 2 periode menjadi petugas Pilkada tidak boleh menjabat lagi,” terangnya.

Lembaga pendidikan yang akan dilibatkan yakni perguruan tinggi dalam membantu proses pelaksanaan pada saat proses pemungutan suara.

“Kalau kekosongan petugas KPPS karena  tidak ada masyarakat berminat di suatu wilayah, kami akan melibatkan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi untuk mengisinya. Yang jelas proses Pilkada harus tetap berjalan,” terangnya.

Sesuai dengan data Pemilu 2019 lalu, jumlah TPS di Kota Balikpapan tercatat mencapai 2.055 buah yang tersebar di 34 kelurahan.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 735/MK-02 Tahun 2019 dirincikan gaji petugas Pilkada yakni untuk petugas PPK di kecamatan yang awalnya Rp1,6 juta bagi anggota dan Rp1,8 juta untuk ketua pada Pemilu 2019 lalu, naik menjadi Rp1,9 juta bagi anggota dan Rp2,2 juta untuk ketua.

Lalu untuk petugas PPS di kelurahan yang awalnya Rp900 ribu untuk anggota dan Rp950 ribu bagi ketua naik menjadi Rp1.150.000 bagi anggota dan Rp1,2 juta untuk ketua.

Sedangkan untuk petugas KPPS yang awalnya Rp500 ribu bagi anggotanya dan Rp550 ribu bagi ketuanya, naik menjadi Rp900 ribu untuk anggota dan Rp950 ribu bagi ketuanya.

Sedangkan petugas Linmas yang awalnya Rp400 ribu pada Pemilu 2019 naik menjadi Rp 450 ribu pada Pilkada 2020 mendatang.

"Gaji petugas Pilkada akan naik sesuai dengan surat edaran menteri keuangan," kata Thoha.