KPK Jadi Pemicu Pengungkapan Tambang Ilegal di Kaltim

Selanjutnya, Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Enggang Seksi Wilayah II Samarinda, Gakkum KLHK Kalimantan ikut mengungkap praktik pengerukan batu bara ilegal di Kampung Muang, Kecamatan Samarinda Utara pada Selasa (13/8) lalu. Dua tersangka serta enam truk dan satu ekskavator diamankan petugas.

Sehari setelahnya atau 14 Agustus, Polda Kaltim menyingkap kasus serupa di Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana dan  Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Tiga tersangka diamankan.

Meminjam data dari Polda Kaltim, semester pertama tahun ini ada 29 perkara tambang ilegal batu bara, 11 kasus sudah selesai sisanya masih diselidiki.

"Iya, di hilir itu urusan KPK, kami yang di hulu," ucap Kepala Seksi Wilayah II Samarinda, Gakkum KLHK Kalimantan, Annur Rahim, Jumat (16/8).

Kata Annur Rahim, dari hasil penyelidikan terhadap dua tersangka penambang ilegal, yakni A (58) dan Z (51) yang dibekuk lima hari lalu (13/8) ditemukan sejumlah fakta. Seperti cara pengangkutan emas hitam yang melewati jalan warga di kawasan Pampang, Sungai Siring. Di situ ada semacam lorong buatan yang digunakan untuk membawa batu bara.

"Masyarakat klaim jalur mereka rusak karena truk tambang, terjadi kecelakaan akibat jalan hauling (pengangkutan batu bara). Dari laporan ini juga kami gunakan untuk penelusuran sebelum menangkap dua tersangka," jelasnya.

Mengenai pangkal distribusi batu bara, kata Annur Rahim, belum bisa diungkap karena masih dalam penyelidikan. Namun dari hasil interogasi sementara, emas hitam itu di jual ke beberapa dermaga batu bara (jetty) di Kutai Kartanegara. Lalu mengapa keduanya nekat menambang bila tak mengantongi izin?

"Keduanya mengaku jika konsesi tambang seluas 5 hektare itu adalah tanah mereka, jadi ditambang saja. Namun meskipun demikian, harusnya punya izin APL (area penggunaan lain) atau tidak izin lingkungan," terangnya.

Terpisah, Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari mengatakan, sebagai koordinator wilayah 7, Kalimantan masuk dalam lingkup kerjanya. Karena itu kunjungan ke Samarinda merupakan bagian dari monitoring rutin dan lazimnya tak pernah terjadwal.

Salah satu yang jadi perhatian KPK ialah tambang tak berizin atau ilegal, sebab itu merugikan negara. Lalu selanjutnya, reklamasi lubang tambang risiko tinggi (500 meter dari pemukiman warga), kemudianmasalah dana  jaminan reklamasi (jamrek).

"KPK juga ikut masuk mengawasi itu (dana jamrek)," sebutnya saat diwawancarai sejumlah media beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Tsani menjelaskan, izin usaha pertambangan (IUP) diterbitkan daerah, sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memantau kewajibannya.

KPK kemudian melakukan rekonsiliasi jumlah IUP dan jamreknya. Cocok atau tidak kemudian jamreknya konsisten atau tidak dalam skema penutupan lubang tambangnya, yang disebut 10 meter ternyata 20 meter.

"Ini harus disesuaikan dengan yang dijaminkan," sebutnya. "Sejauh ini hasil rekonsiliasi KPK memang menemukan ada selisih. Namun saat masih ditelusuri lagi."

Dia menegaskan, bila ada kesengajaan penerbitan IUP tanpa dana jamrek maka KPK akan memprosesnya. "Yang enggak tertib pasti kami tertibkan," ujarnya. Lebih lanjut, KPK hanya bertugas sebagai pemantik saja, untuk urusan selanjutnya biar petugas berwenang melanjutkan. Bisa dari kepolisian atau kejaksaan.

Tsani menambahkan, bila benar ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, maka sudah sepantasnya Kaltim berbenah. "Ya, Kaltim juga patut berhak mendapat lingkungan bersih," pungkasnya.