Kenaikan Iuran BPJS, Berpotensi Menaikkan Jumlah Keluarga Miskin

Sesuai aturan, pemerintah daerah membantu warga tidak mampu yang masuk dalam program keluarga miskin atau gakin untuk dimasukan dalam program penerima iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Warga yang diverifikasi tidak mampu dan masuk kategori keluarga miskin akan program PBI BPJS Kesehatan untuk diberikan bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Peserta PBI menerima fasilitas berupa asuransi kesehatan kelas 3 dalam program BPJS Kesehatan.

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diwacanakan akan naik hingga 100 persen dari tarif saat ini banyak menimbulkan protes dari masyarakat. Karena kenaikan ini berlakukan untuk semua kategori dari kelas 3 hingga kelas 1.

Rencana ini dikhawatirkan menimbulkan banyak oknum masyarakat yang memanfaatkan fasilitas kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui program PBI Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (KIS-KIS).

Berdasarkan Data Dinas Sosial Kota Balikpapan jumlah masyarakat Kota Balikpapan yang berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai 15.757 orang hingga Mei 2019. Namun jumlah tersebut kurang sedikitnya  5.871 setelah dilakukan validasi ulang.

“Kami akan kaji itu nanti, jangan sampai terulang ketika penerimaan siswa baru lalu, gakin tiba-tiba bertambah, agar mendapatkan jalur khusus,” katanya.

Rizal menjelaskan berdasarkan arahan dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, bahwa salah satu tujuan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah untuk mengatasi jumlah defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan, yang menyebabkan beban bagi negara.

Hal ini paling banyak diakibatkan oleh jumlah tunggakan iuran peserta terutama di jalur peserta bukan penerima upah atau mandiri di BPJS Kesehatan. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

“Harapannya memang supaya masyarakat lebih disiplin dalam membayar iuran dan mengatasi defisit yang terjadi,” katanya.

Untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, oemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban alokasi dana fungsi kesehatan minimum 10 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Alokasi dana tersebut, antara lain diminta agar digunakan pemda untuk membayar iuran Peserta Bantuan Iuran (PBI) di daerahnya. Menanggapi hal tersebut, Rizal akan mengkaji rencana tersebut sehingga tidak terlalu membebani anggaran daerah.

“Nanti kita coba lihat karena kan ada kemungkinan juga beban APBD-nya dikurangi di pindahkan ke APBD untuk membiayai iuran BPJS, tapi kita kaji dulu,” tambahnya.