Jumlah Pendatang di Balikpapan Diperkirakan Meningkat Pasca Lebaran

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan akan  menggelar razia pendatang di pelabuhan dan bandara pasca lebaran pada saat arus balik. Para pendatang yang tidak dapat menunjukan KTP akan didata dan dimintai keterangan.

Bagi para pendatang yang tidak dapat menunjukan KTP dan tidak dapat menunjukkan jaminan kerabatnya akan dipulangkan ke daerah asalnya.

Kasi Ops Satpol PP Balikpapan Siswanto mengatakan razia ini bertujuan untuk mengawasi setiap pendatang yang masuk ke Balikpapan.

"Tujuannya harus jelas dengan dilengkapi catatan kependudukan, termasuk siapa yang menjamin,” kata Siswanto.

Ia menjelaskan, selama di Balikpapan pendatang harus memiliki tujuan dan tempat tinggal yang jelas sehingga dapat terpantau.

Proyek perluasan kilang Pertamina Balikpapan yang dikerjakan mulai tahun 2018 menjadi peluang harapan bagi pendatang untuk mendapatkan pekerjaan di Balikpapan.

Selain itu, Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang bagi pendatang yang ingin mengadu nasib bagi para pendatang di Kalimantan Timur. Pengawasan diperlukan untuk  memantau jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk itu, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Hasbullah Helmi mengatakan akan bekerjasama dengan Satpol PP untuk menggelar razia kependudukan, seperti melakukan razia gabungan dan memeriksa rumah kos-kosan.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan administrasi kependudukan bagi pendatang. Sebab tidak dipungkiri, banyak para pendatang yang sudah menetap di Balikpapan namun tidak administrasi kependudukan seperti mengurus surat pindah.

“Setiap bulannya di luar ramadhan, jumlah pendatang yang mengurus administrasi di Disdukcapil mencapai 400 orang,” kata Helmi.

Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkatkan hingga diatas 2 persen pasca lebaran.

Tingginya jumlah pendatang yang masuk ke Kota Balikpapan dapat memberikan dampak kepada kondisi kota. Tingkat kepadatan yang semakin meningkatkan dapat meningkatkan tingkat kerawanan jika tidak diatur dengan baik.

Tidak dipungkiri banyak para pendatang yang masuk ke Kota Balikpapan tanpa mengurus administrasi kependudukan, minimal melaporkan diri ke RT setempat. Sehingga mereka tidak terdata secara administrasi. Hal tersebut bisa mengundang permasalahan sosial. Sebab mereka tidak memiliki identitas dan jaminan kesehatan bila terjadi sesuatu.

“Perlu peran pengawasan di tingkat RT untuk mengawasi adanya pendatang yang tinggal di sekitar,” jelas Helmi.

Para pendatang yang masuk juga sulit untuk didata karena tidak memiliki surat pindah dari daerah asalnya. Padahal sudah menetap di Balikpapan, akibatnya mereka tidak bisa mengurus KTP di Balikpapan.