Jadi Ibu Kota Baru, Penajam Paser Utara Prioritaskan Ekonomi Pedesaan

Dampak pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara secara signifikan akan membawa dampak, terutama secara ekonomi. Untuk itu perlu upaya-upaya khusus di bidang ekonomi pedesaan.

Ia memprediksi terjadi peningkatan lapangan pekerjaan bahkan sejak tahap prakonstruksi. Akan dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus sesuai kebutuhan pembangunan ibu kota, seperti pegawai konstruksi, satpam, dan tenaga kerja lainnya.

Perluasan lapangan kerja juga akan meningkat di bidang kuliner, dimana warga PPU dapat mengambil kesempatan untuk meningkatkan ekonominya dari sektor ini.

Pada kesempatan lain, Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pernah menjelaskan proyek IKN akan menyerap sangat banyak tenaga kerja.

Menurut estimasinya, setiap Rp1 triliun pembangunan infrastruktur, itu membutuhkan 14 ribu pekerja. Sementara proyek pemindahan IKN ini akan memakan biaya sekitar Rp466 triliun. 

Artinya, peluang kerja dan peningkatan ekonomi di Penajam Paser Utara akan sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat setempat dan juga pendatang.

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 4 kecamatan, 24 kelurahan, dan 30 desa. Presiden Jokowi telah menetapkan Kecamatan Sepaku menjadi ibu kota negara dan menjadi pusat pemerintahan. Kecamatan Sepaku sendiri memiliki 15 desa. Saat pembangunan IKN tentu tidak hanya desa-desa di Kecamatan Sepaku yang akan berkembang, namun juga seluruh desa di PPU.

"Saya dengan tim di PPU sedang memprioritaskan program percepatan perekonomian pedesaan karena memang intinya wilayah PPU itu kan kabupaten. Proyek utama dan pertama pembangunan IKN ada di wilayah pedesaan," kata Aji Sofyan.

Pihaknya telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh desa-desa di Penajam Paser Utara.

"Kami sudah melakukan FGD, mengidentifikasi persoalan-persoalan di pedesaan agar bisa keluar dari bottle neck-nya (hambatan/ permasalahan). Kami sudah temukan berbagai persoalan untuk selanjutnya kita akan di-finishing di dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)," beber Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman ini. 

Ia menjelaskan ada banyak permasalahan desa yang harus ditangani terutama menjelang proses pemindahan IKN yang akan dilakukan mulai tahun 2020 mendatang.

"Banyak masalah dari berbagai aspek, seperti infrastruktur desa, aspek kelembagaan desa, juga aspek usaha ekonomi desa. Persoalan-persoalan itu muncul saat FGD dan menjadi identifikasi persoalan yang harus kami selesaikan dalam waktu cepat. ini yang sekarang menjadi prioritas Pak Bupati," jelas Aji Sofyan lebih lanjut.

Aji Sofyan menjelaskan, format pembangunan yang dilakukan di PPU ini direncanakan untuk 5 tahun masa kerja Bupati Penajam Paser Utara yang baru menjabat sejak 19 September 2018.

Antara lain, menurut Aji Sofyan, pada tahun pertama targetnya adalah menyelesaikan masalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tahun kedua untuk penguatan ekonomi desa, antara lain dengan pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan BUMADes (Badan Usaha Milik Antar Desa), serta memetakan potensi produksi kawasan pedesaan.

"Setelah itu pada tahun ke 3, akan dibangun industri hilir desa, misalnya dengan rice processing unit, atau pabrik beras. Dari petani yang bergerak di sektor pertanian, produksi padi yang dihasilkannya dibuat dalam bentuk kemasan dengan label made in Penajam Paser Utara," jelas Aji Sofyan.

Program-program ini juga sekaligus untuk mempersiapkan Penajam Paser Utara menjadi Ibu Kota Negara yang baru. Masa pembangunan IKN direncanakan tahun 2020 hingga 2024, setelah itu kementerian dan lembaga negara akan mulai pindah ke kawasan IKN secara bertahap. Total PNS,TNI, dan Polri serta keluarganya yang akan pindah ke PPU dan Kutai Kartanegara sekitar 1,5 juta orang.