Ini Syarat bagi Calon Independen untuk Ikut Pilwali Samarinda 2020

Persyaratan jumlah dukungan berdasarkan surat PKPU 15/2019 dan PKPU Samarinda No.129/PP.01.2-Kpt/6472/KPU-Kot/X/2019, tentang Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Persebarannya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Lebih lanjut dia menerangkan, minimal dukungan suara itu ditetapkan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dalam kisaran 500 ribu hingga 1 juta jiwa. Dari jumlah itu, 7,5 persennya diambil sehingga muncul angka syarat suara calon independen.

Selain jumlah pendukung, ada pula perubahan pada berkas formulir. Kini, formulir dukungan perseorangan atau independen perlu lampiran fotokopi identitas (KTP) pendukung pasangan calon perseorangan.

"Hingga saat ini, ada empat calon yang sudah menghubungi. Lewat telepon dan bertemu langsung di kantor (KPU)," terang Ikhsan.

Kata dia, perubahan itu untuk mempermudah para petugas penyelenggara pesta demokrasi dalam melakukan identifikasi berkas, demi hindari pemilih ganda.

Tak hanya itu, dalam formulir baru itu juga ditambah kolom baru yaitu detail pekerjaan atau profesi.

Para calon wali kota jalur independen juga harus memerhatikan dukungan sebab bila ada KTP yang berbeda dengan formulirnya, maka KPU bakal menolak formulir tersebut. Namun bila KTP tidak ada tapi ada detail pekerjaannya, maka pihaknya akan verifikasi ke lapangan.

"Apakah benar atau tidak. Dan akan kami tanyakan kenapa KTP tidak dilampirkan sebab itu merupakan syarat administrasinya," kata Ikhsan. 

Mengapa detail pekerjaan menjadi penting?

Dia menjawab, sederhana saja sebab beberapa pekerjaan tak memperbolehkan figurnya memberi dukungan, seperti PNS, TNI dan Polri termasuk para pegawai penyelenggara pesta demokrasi seperti KPU dan Bawaslu.

"Kalau nyoblos boleh tapi kalau memberi dukungan tidak boleh (khusus PNS dan petugas pesta demokrasi)," tegasnya. 

Nantinya, tambah dia, sesuai jadwal para kandidat independen akan melengkapi persyaratan mulai 11 Desember 2019 sampai 20 Maret pada 2020 mendatang.

Setelah itu masuk dalam tahap pemeriksaan dokumen berjenjang. Kemudian melakukan analisis terhadap pendukung ganda. Bila kedua syarat sudah terpenuhi bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi. Tahap terakhir adalah pemeriksaan faktual dari panitia pemungutan suara. Syarat pendukung harus tersedia dan terdaftar di DPT.

Ikhsan menambahkan, calon wali kota dari jalur independen harus bisa menyediakan KTP elektronik pendukung yang terdaftar sebagai warga Samarinda minimal setahun terakhir