Enam Lokasi Penyulingan Minyak Ilegal Bisa Mengancam DBH Kaltim

Informasi yang dihimpun IDN Times, lokasi penyulingan minyak tak berizin itu berada di tempat berbeda. Empat lokasi berada di Kecamatan Sambutan. Dua titik ada di Jalan Telkom dan dua lainnya di Jalan Pelita. Selain itu juga ada di  RT 01, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran yang tak jauh dari gerbang tol Balikpapan-Samarinda dan yang terakhir di jalan poros Samarinda-Sangasanga, Kelurahan Bentuas, Kecamatan Palaran. Letaknya tepat berada di tengah-tengah lokasi penambangan batu bara.

Rupanya kata dia, penemuan enam lokasi itu berasal dari pencurian minyak mentah dengan cara melubangi pipa (illegal tapping), milik Pertamina di Sangasanga, Kutai Kartanegara. Khusus ini pihaknya menemukan ada delapan titik di Sangasanga.

"Ya, karena kami penasaran. Mengapa produksi minyak ini cepat turun tapi lambat naik. Awalnya kami positif saja karena sumur tua, tapi ternyata ada praktik illegal tapping itu," ujarnya. Dengan kata lain, enam lokasi itu juga merupakan buntut dari praktik tersebut.

"Ya, benar temuan di Sambutan merupakan hasil pengembangan praktik ilegal di Field Sangasanga."

Kata dia, penemuan itu juga berkat kerjasama dengan polisi dan tentara mengingat pencurian ini melanggar hukum karena kuat dugaan enam lokasi penyulingan tersebut masuk dalam lahan Pertamina EP Field Sangasanga. Yang pasti gara-gara penyulingan minyak ilegal itu membuat produksi minyak turun. 

"Bulan lalu saja produksi minyak menurun 32 barel minyak per hari," imbuhnya.

Dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan termasuk uji laboratorium. Apakah penyulingan minyak ilegal enam lokasi tersebut masih bertalian dengan illegal tapping di Sangasanga.

Dengan pengungkapan kasus ini, pihaknya berharap produksi minyak Pertamina EP Sangasanga kembali normal. Sebab bila tidak aksi ini sangat merugikan negara.

"Sederhananya gini, tindakan ini bisa mempengaruhi pendapatan daerah lewat dana bagi hasil (DBH) Kukar dan Kaltim. Ya, artinya DBH ikut menurut sementara yang menikmati oknum tertentu," jelasnya.

Dengan tegas Frans menyatakan, enam lokasi penyulingan minyak ilegal ini merupakan milik negara sesuai dengan Pasal 33 UU 1945. Dan di dalamnya jelas, negara mengatur produksi minyak mentah di seluruh Indonesia diatur oleh negara. Termasuk produksi, distribusi, pengolahan dan penjualannya dan hasilnya adalah untuk kemakmuran rakyat. 

"Intinya tidak untuk kepentingan segelintir orang atau oknum," terangnya.

Menurutnya, penyulingan minyak ilegal di enam lokasi itu sangat berbahaya sebab masih sangat tradisional. Tidak menggunakan standar penyulingan yang baku, melainkan penyulingan buatan. Sayangnya dari enam lokasi itu polisi baru menangkap satu tersangka. 

"Makanya kami harap petugas yang berwenang bisa segera menyelesaikan semuanya," pungkasnya.