DPRD Balikpapan Usulkan Perda Anti LGBT

Isu adanya kampanye komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT menjadi perbincangan hangat di Kota Balikpapan dalam sepekan terakhir, setelah beredarnya video kompetisi cover dance KPop tersebut melalui media sosial.

Dalam kegiatan tersebut ditampilkan sekelompok laki-laki menari gemulai dengan menggunakan kostum perempuan di panggung dengan saksikan sejumlah pengunjung mal.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa menganggap kasus dugaan kampanye komunitas LGBT berkedok pentas dan lomba tari di Mall Pentacity tersebut telah mengotori moral masyarakat Balikpapan tersebut.

“Ini sudah bikin malu, apalagi kegiatan yang seperti ini sudah terjadi dua kali di lokasi yang sama,” katanya.

Untuk mencegah berkembangnya komunitas LGBT di Kota Balikpapan yang memiliki motto sebagai Kota Madinatul Iman, Taqwa berencana akan mengajukan usulan untuk mencegah penyebaran LGBT melalui rancangan Perda Anti LGBT.

“Untuk mencegahnya, tidak tertutup kemungkinan Kota Balikpapan akan memasukkan rancangan Perda Anti LGBT dalam program legislasi daerah di tahun 2020 mendatang,” jelasnya.

Menurut Taqwa, pembuatan Perda tersebut bertujuan untuk mengatur kegiatan yang ada di Kota Balikpapan sehingga slogan Kota Balikpapan sebagai Kota Madinatul Iman dapat tetap terjaga.

“Ini kegiatan yang memalukan. Balikpapan ini kota yang berkembang, kota penyangga ibu kota. Harusnya kondusifitas kota ini terjaga. DPRD kecam keras kejadian tersebut sampai berulang kali tanpa ada pengawasan. Kami ingin buat regulasi yang membuat kegiatan yang bertentangan dengan syariat tentunya,” ungkap Taqwa.

Taqwa menjelaskan bahwa pihaknya sudah memanggil sejumlah pihak terkait diantaranya manajemen pentacity, kepolisian, LSM dan ormas agama untuk membahas hal tersebut. Termasuk konsekuensi bagi pelaku usaha yang memberikan izin pada kegiatan LGBT sebab kegiatan ini tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh terjadi lagi.

“Bagi kita sebagai orang Islam LGBT itu maksiat. Akan lebih efektif kalau ada perda yang menjadi payung hukum larangan LGBT. Yang jelas, semangat kita ada bahwa harus ada dasar hukum itu untuk ke depan. Ini memang sudah termasuk mendesak. Kita akan berdiskusi dengan pemkot apakah bentuknya perda atau cukup perwali,” ujar Taqwa.

Adanya perda lanjutnya juga akan menjadi landasan hukum bagi setiap OPD untuk bertindak di samping sosialisasi bahaya LGBT kepada masyarakat. Sehingga kasus dugaan kampanye terselubung LGBT bisa diproses sampai tuntas oleh aparat yang berwenang. 

“Kegiatan yang diduga LGBT ini tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh terjadi lagi kapan pun. Jangan alasan hanya untuk keramaian tempat usaha terus diizinkan seperti itu. Kami akan rumuskan langkah preventif ke depan. Nanti kita lihat dan rumuskan langkahnya. Adapun kalau jadi perda masih butuh waktu. Bisa juga perwali,” tambahnya Taqwa.