Disnaker Balikpapan: Pertamina Tidak Terbuka Soal Data Pekerja
Balikpapan, IDN Times - Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan menyebut PT Pertamina (Persero) tidak terbuka dalam menyampaikan komposisi jumlah pekerja yang dilibatkan dalam proyek perluasan kilang Pertamina Balikpapan.
"Kami sudah beberapa kali ke sana, tapi mereka tidak terbuka," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tirta Dewi kepada wartawan di DPRD Kota Balikpapan.
1. Pertamina harus terbuka soal data pekerja luar daerah
Refinery Development Master Plan (RDMP) merupakan satu dari enam mega proyek kilang yang dibangun Pertamina. Proyek ini merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi kilang yang telah mulai dikerjakan sejak tahun 2018 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023 mendatang. Dalam pengerjaan proyek multiyears ini diharapkan sekitar 20 ribu pekerja akan dilibatkan dalam pelaksanaannya.
Hal itu diharapkan oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Balikpapan, agar Pertamina berkomitmen memberikan kesempatan kerja kepada pekerja lokal dalam mencukupi kebutuhan tenaga kerja dalam proyek perluasan kilang.
Jumlah pencari kerja di Kota Balikpapan yang tercatat mencapai 25 ribu orang diharapkan dapat terserap selama pekerjaan proyek perluasan kilang dilaksanakan. Namun komitmen Pertamina dalam mengakomodir peluang kerja untuk warga lokal masih dipertanyakan.
"Kita sudah bolak-balik meminta agar mereka terbuka terkait data komposisi pekerja agar masyarakat tidak terus menyerang Disnaker, namun belum ada kejelasan," ujarnya.
2. Disnaker kesulitan dan tidak bisa campur tangan
Tirta menerangkan tidak adanya kejelasan dari Pertamina terkait komposisi pekerja yang dipekerjakan dalam proyek perluasan kilang, membuat instansi kesulitan dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.
Menurutnya, pihaknya sudah beberapa kali datang ke Pertamina, namun belum ada jawaban. "Harusnya Pertamina terbuka ke masyarakat, berapa jumlah pekerja lokal dan pekerja mutasi, sehingga Disnaker tidak diserang terus. Kami juga tidak bisa langsung turut campur kesana," tuturnya.
3. Sertifikasi pekerja terkendala keterbatasan dana
Kondisi dana yang terbatas juga menjadi kendala bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam melaksanakan program sertifikasi tenaga kerja. Tirta menerangkan setiap tahun Disnaker Kota Balikpapan hanya memiliki anggaran sebesar Rp400 juta untuk membiayai program pelatihan kompetensi para pencari kerja di Kota Balikpapan.
Anggaran tersebut dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan secara rutin setiap tahun. Karena keterbatasan anggaran tersebut, menurut Tirta pihaknya hanya mampu melaksanakan program pelatihan satu kali setahun, sehingga pihaknya akan memaksimalkan pelatihan yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat dan kerja sama dengan pihak swasta.
