Samarinda, IDN Times - Ratusan pelajar di Samarinda yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Kota Tepian ikut unjuk rasa pada Kamis (26/9).
Keikutsertaan para remaja ini sebagai bentuk solidaritas kepada senior mereka di kampus, yang lebih dulu menyuarakan aspirasi penolakan berbagai revisi undang-undang di depan DPRD Kaltim.
Melihat fenomena tersebut, Aji Suwignyo, komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Samarinda, ikut angkat bicara. Dia berpendapat pelajar ini belum bisa berdemo di lapangan dengan baik. Lantaran mereka hanya meluapkan emosinya semata. Memberikan kritik kepada pemerintah bukan masalah, tapi harus sesuai tempat dan waktunya.
“Biar senior mereka yang melakukan, tapi ingat jangan sampai mengajak adik-adiknya berdemo,” katanya, Jumat (27/9).
Dia pun sependapat bila sekolah memberi sanksi terhadap pelajar yang turun aksi ke jalan. Tapi perlu diingat hukuman yang diberikan harus mendidik dan tidak menghilangkan hak bagi mereka untuk mendapatkan pembelajaran.
“Paling mudah ialah membersihkan lingkungan di sekolah atau memberikan tugas tambahan,” imbuhnya.
Aji menuturkan, demonstrasi itu rawan dengan tindak kekerasan serta dekat dengan pelanggaran hukum. Boleh jadi saat ricuh terjadi antara mahasiswa dan petugas, para pelajar ini terkena imbasnya.
“Ya, mereka bisa terluka bahkan kehilangan nyawa,” tuturnya.
Dia pun menambahkan KPAI Samarinda akan mencoba berkomunikasi dengan anak-anak yang sebelumnya ikut aksi. Tujuannya untuk memberikan edukasi dan pemahaman agar tidak turut dalam demonstrasi.
“Ada cara yang lebih santun dan humanis dalam menyampaikan pendapat,” terangnya.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim Djoni Topan mengatakan, bagi pelajar yang kedapatan ikut serta dalam unjuk rasa pada Kamis (26/9) akan mendapat sanksi mengerjakan tugas tambahan seperti pekerjaan rumah (PR). Tapi tak perlu khawatir, sebab hukuman skors tidak berlaku.
“Mereka perlu dibina saja, misalnya memberikan tugas pelajaran,” tuturnya.
Djoni menyatakan, tugas siswa adalah belajar di sekolah bukan berdemo di jalanan. Memahami demokrasi tidak demikian, tapi seharusnya dengan adu argumen yang terkonsep. Bukan dengan adu kekuatan dalam jumlah besar.
Bila ada aksi lanjutan, pihaknya akan gerak cepat agar pelajar tidak lagi ikut berdemo. Sebab itu pada Jumat (28/9) diadakan rapat koordinasi bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKS), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan dan Polresta Samarinda.
“Tujuan rapat itu ialah menjaga anak-anak tak ikut demonstrasi,” pungkasnya.