Dianggap Ilegal, DPRD Balikpapan Usulkan Pertamini Diberikan Izin UMKM

Rencana penertiban usaha Pertamini yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan mendapat kritikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Pihak DPRD meminta penertiban ditunda terlebih dahulu hingga ada kemudahan izin usaha bagi pemilik usaha Pertamini.

Keberadaan Pertamini dianggap ilegal setelah ada surat keterangan dari BPH Migas yang menolak untuk menerbitkan izin usaha, karena tidak sesuai dengan aturan tentang penjualan bahan bakar. Sukri meminta agar pemerintah daerah dapat mengkaji aturan yang dapat mengakomodir keberadaan Pertamini sehingga dapat menjadi badan usaha yang diakui oleh pemerintah.

“Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan usaha, sehingga perlu dibuatkan regulasi di daerah, jangan hanya dilakukan penertiban,” ujarnya. 

Meski dinilai melanggar aturan karena tidak mengantongi izin, keberadaan Pertamini yang semakin marak di Kota Balikpapan cukup memberikan kemudahan masyarakat untuk memperoleh BBM. 

“Pertamini terbukti cukup membantu perekonomian masyarakat. Saya paham perlu ada legalisasi atas usaha itu karena menyangkut ketertiban umum. Tapi kenapa marak? Sebab mereka juga membantu mempermudah pengguna kendaraan yang memerlukan BBM tanpa perlu mengantre lama di SPBU,” ucapnya.

Sukri mengakui setiap unit usaha memang memerlukan izin dan harus mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Apalagi yang diperjualbelikan adalah bahan bakar yang mudah terbakar sehingga diperlukan standar keselamatan bagi pelaku usaha dan orang di sekitarnya. Selain itu izin usaha dapat digunakan sebagai legalitas bagi masyarakat dalam menjalankan usaha bahan bakar ini.

“Kami akui ada banyak syarat yang belum terpenuhi oleh pengelola Pertamini. Seperti keamanan dalam aktivitas pengisian mengingat BBM merupakan bahan mudah terbakar. Tapi disisi lain apa dasar penertibannya? Gak ada kok soal Perda Pertamini. Jadi biasa Satpol PP cuma menggunakan perda ketertiban umum,” lanjutnya.

Adapun mengenai permintaan pengusaha Pertamini agar mereka diberikan status sebagai UMKM, menurut Sukri bisa menjadi pertimbangan oleh Organisasi Perangkat Dinas (OPD) yang berwenang dengan catatan syarat-syaratnya terpenuhi. Terutama soal keamanan dan keselamatan saat pengoperasian Pertamini yang berdekatan dengan pemukiman.

Meski begitu, menurutnya, pelaku usaha Pertamini juga merupakan masyarakat Balikpapan yang memerlukan pendapatan untuk ekonomi mereka. “Kami pikir perlu lebih bijaksana dalam hal ini. Karena mereka ini juga warga kita. Jangan hanya dikasih sanksi tapi tanpa solusi,” tandasnya.