Buron Empat Tahun, Tersangka Dugaan Korupsi Perusda Bontang Dibekuk

Sarjono mengatakan, sebelum dibawa ke Samarinda Dandi sempat menginap di penjara Polres Madiun. Dalam keterangannya kepada penyidik Dandi memang sempat mengganti namanya menjadi Deni Priyono.

Bahkan tak cuma satu identitas tapi empat dengan nama dan alamat berbeda. Sebelum surat penetapan tersangka keluar pada 5 April 2018 berdasarkan surat penyidikan Kejari Bontang bernomor Q.4.18/FD.1/04/2018, tersangka sempat menetap menetap di Sangatta, Kutai Timur, selama dua tahun. Selanjutnya, dia pindah ke Madiun, Jatim dan akhirnya ditangkap jaksa dan polisi. Dalam pelariannya, Dandi ditemani sang istri.

"Demi memenuhi kebutuhan tersangka sempat bekerja serabutan hingga ojek online (ojol)" terangnya.

Lalu bagaimana Dandi bisa terlibat dalam dugaan kasus korupsi Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Bontang?

Untuk urusan itu, Kajari Bontang, Agus Kurniawan menerangkan duduk perkaranya. Apa yang menyebabkan Dandi diduga masuk dalam pusaran penyelewengan duit negara miliaran rupiah.

Tersangka tersandung dugaan kasus korupsi saat menjabat sebagai direktur Perusda AUJ Bontang. Ketika itu, Perusda AUJ mendapatkan penambahan penyertaan modal dari Pemkot Bontang sebesar Rp16,9 miliar yang kemudian dicairkan bertahap.

Pertama, Rp 10 miliar pada 30 Desember 2014 lalu pada 7 Mei 2015 senilai Rp6,9 miliar. Keuntungan lain juga dimiliki lewat divisi parkir dari Januar-Agustus 2015 sebesar Rp309 juta lebih sehingga dana yang dikelola oleh Perusda AUJ menjadi Rp17,23 miliar.

"Ternyata dalam pengelolaannya sebagian dana didistribusikan ke sejumlah anak perusahaan yang belakangan terindikasi merugikan negara senilai Rp8 miliar," tuturnya.

Dia mengatakan, dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bila Dandi membuat empat perusahaan fiktif sebagai modus dalam aksinya. Masing-masing kongsi bergerak di empat sektor berbeda, mulai dari perbankan, transportasi dan bengkel, pengisian bahan bakar khusus nelayan hingga advertising.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bila ada indikasi kerugian negara Rp8 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkan. 

"Kasus ini masih terus kami kembangkan dan selidiki," pungkasnya.