Bawaslu Minta Judicial Review UU Pilkada ke MK

Agustan menjelaskan setidaknya ada 14 poin isu krusial yang telah dipetakan oleh pihaknya, namun ada beberapa hal paling mendesak untuk segera diatasi.

"Yang paling mendesak adalah terkait dengan status Bawaslu kabupaten/kota bahwa di UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 1 angka 17 yang masih menyebutkan bahwa penyelenggara Pilkada adalah Panwaslu kabupaten/kota yang bersifat adhock atau sementara," jelasnya.

Ia menambahkan, "Juga pasal 23 yang menyebutkan jumlah anggota 3 orang. Selain itu pasal 24 yang menyatakan harus dilakukan seleksi lagi oleh Bawaslu provinsi," kata Agustan.

Menurutnya, hal ini bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa Bawaslu kabupaten/kota sudah bersifat badan tetap permanen, dan jumlah anggota 3-5 orang, dan bekerja 5 tahun sejak dilantik diambil sumpahnya pada 15 Agustus 2018.

Ketentuan hukum yang tidak sesuai ini tentu akan menjadi masalah jika tidak segera ditangani. Mengingat tahapan program dan jadwal Pilkada 2020 sudah ditetapkan melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2019.

Agustan menegaskan prinsip dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pilkada adalah kepastian hukum. "Harapan kami adalah dalam waktu dekat ini sebelum ditandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tentang pembiayaan anggaran pilkada yang direncanakan 1 Oktober 2019, segera keluar putusan MK paling tidak frasa dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yg dimaksud dengan Panwaslu kabupaten/kota tersebut adalah Bawaslu kabupaten/kota yg sekarang ini," pungkasnya.