Bappenas: Pemilihan Lokasi Ibu Kota Baru Bukan KontesPemilihan

Bambang menjelaskan pihaknya sudah membahas perihal lokasi yang akan ditetapkan sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara dengan seluruh gubernur di Kalimantan. Pada dasarnya, seluruh gubernur sepakat bahwa ibu kota negara pindah di Kalimantan dimanapun lokasinya.

“Tadi dibahas mengenai wilayah ibu kota, yang saya tekankan dan sudah disepakati oleh semua gubernur. Intinya bahwa pemerintah pusat mempunyai kebijakan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan dan semua mendukung tanpa terkecuali,” jelasnya.

Menurutnya, pemilihan lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara, bukan merupakan kontes antar wilayah di Kalimantan, sehingga dimanapun lokasi yang akan ditetapkan, para pemimpin daerah siap menerima.

Bambang memastikan pembangunan lokasi ibu kota negara tidak akan menggunakan lahan di hutan lindung Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Hal ini merupakan komitmen pemerintah pusat dalam menentukan lokasi pemindahan ibu kota sebagai lokasi pusat pemerintah yang baru.

“Kita ini tidak akan mengurangi hutan lindung yang kita miliki bagaimanapun Kalimantan itu paru-paru dunia, semua akan melihat kalau kita mengganggu hutan lindung jadi hutan lindung tetap kita jaga. Bahkan Bukit Soeharto kalau bisa kita kembalikan lagi direvitalisasi kepada kondisi awalnya,” terangnya.

Selain itu, pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan rencana strategis pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan antar daerah yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa.

“Dimana ada ketimpangan luar biasa antara Pulau Jawa dalam arti hanya Pulau Jawa dan juga Indonesia bagian barat. Kalau kita tambahkan Bali dan Sumatera dengan wilayah lainnya, termasuk Kalimantan. Karena itu kita melakukan perbaikan, salah satunya pemerataan dengan memindahkan atau dengan membangun pusat pemerintahan baru di Pulau Kalimantan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyampaikan dirinya tidak mau berbicara banyak soal rencana ibu kota negara ke Kalimantan. Dirinya menyerahkan sepenuhnya keputusan daerah yang akan ditetapkan sebagai lokasi pemindahan ibu kota kepada pemerintah pusat.

Pihaknya telah menyerahkan sejumlah data yang diminta oleh pemerintah pusat sebagai pertimbangan dalam penentuan lokasi ibu kota. “Saya tidak mau bicara lokasi, keputusan ada di pemerintah, pokoknya kami sampaikan data yang diminta. Nanti kalau saya banyak bicara hasilnya bisa beda,” ungkapnya.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyampaikan sejumlah permintaan ke pemerintah pusat, apabila Kalimantan Tengah  ternyata terpilih menjadi daerah yang akan dijadikan pemindahan lokasi ibu kota negara.

Permintaan itu disampaikan terkait dampak yang akan ditimbulkan terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah sepertinya menyangkut masalah persaingan antara penduduk asli dan pendatang terkait peluang kerja. Namun dirinya, tidak merinci sejumlah permintaan yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat.

“Yang jelas ada pro dan kontra, seperti ada masyarakat yang menyampaikan nanti kami tidak bahagia lagi tidak bisa berburu dan bertani lagi ketika ditetapkan menjadi ibu kota, termasuk menyangkut persaingan dengan pendatang,” tuturnya.

Menyangkut kesiapan lokasi Kalimantan Tengah sebagai lokasi yang akan dipilih ibu kota, termasuk dalam mengurangi dampak kebakaran lahan gambut, dirinya menyampaikan telah menyiapkan sejumlah solusi untuk hal tersebut.

“Dari periode 2016 sampai 2018 kebakaran lahan gambut sudah berkurang, solusinya gampang lahan gambut yang ada digarap jadi lahan produktif, jadi tidak ada masalah,” tambahnya.