Bangunan Sekolah di Balikpapan Banyak yang Belum Memiliki IMB

Pemerintah Kota Balikpapan mulai melakukan pendataan kembali terhadap sejumlah bangunan milik pemerintah daerah terkait kelengkapan dokumen perizinan termasuk IMB. Pendataan itu dilakukan mengikuti arahan wali kota yang meminta agar seluruh bangunan milik pemerintah dilengkapi IMB.

Madram menjelaskan pihaknya saat ini masih melakukan upaya pendataan kembali terhadap data aset bangunan milik pemerintah. Persyaratan kelengkapan IMB menjadi syarat wajib bangunan milik pemerintah. Bangunan yang tidak memiliki IMB akan kesulitan untuk mendapatkan fasilitas air bersih dari PDAM Kota Balikpapan.

Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2010, syarat utama dalam pengurusan untuk mendapatkan fasilitas air bersih adalah dokumen IMB atas bangunan yang bersangkutan.

“Kalau dulu syarat IMB untuk bangunan pemerintah tidak wajib. Nah, sekarang wajib maka kami akan mendata ulang kembali aset bangunan yang dimiliki pemerintah kota,” jelasnya.

Madram menyebutkan dari sejumlah aset bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan, bangunan sekolah paling banyak yang diperkirakan belum memiliki IMB.

Namun Madram tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah sekolah yang tidak memiliki IMB, karena masih dalam proses pendataan ulang. “Sementara ini mungkin sekolah tapi kami masih belum bisa menyebutkan secara pastikan karena masih akan dipetakan lagi,” jelasnya.

Dalam pendataan kembali, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kelengkapan IMB sekolah, serta Dinas Kesehatan terkait kelengkapan dokumen bangunan puskesmas.

Untuk mendukung rencana penerapan IMB di seluruh bangunan milik pemerintah, Pemerintah Kota Balikpapan akan menunda sejumlah lelang proyek bangunan fisik yang belum memiliki IMB.

“Kalau ada lelang bangunan fisik harus dilengkapi dulu IMB nya, baru bisa dilelang pekerjaanya,” tambahnya.