Balikpapan Gerbang IKN, Pertarungan antar Pengusaha di Pilkada 2020

Kota Balikpapan masuk dalam tiga besar sebagai kota paling layak huni dalam Indonesian Most Livable City Index 2017 dengan skor 65,8 pada survei yang digelar oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia ini.

Penilaiannya berdasarkan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, fasilitas umum, ruang publik, keselamatan dan keamanan, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. 

Balikpapan juga pernah terpilih menjadi 'The Most Lovable City' tahun 2015 alias Kota Paling Dicintai Sedunia, dalam kampanye 'We Love Cities' yang digelar oleh World Wild Fund (WWF).

Meski tidak menyandang sebagai ibu kota provinsi, tingkat pertumbuhan perekonomian di Kota Balikpapan tercatat paling tinggi dibandingkan daerah lainnya di Kalimantan. 

Selain itu, sekalipun kaya akan hasil tambang, tetapi kegiatan pertambangan batu bara dilarang di Balikpapan sejak Imdad Hamid menjabat sebagai wali kota pada 2006-2011, dan dilanjutkan hingga kini.

Rencana Tata Ruang Wilayah Balikpapan ditetapkan sebanyak 52 persen adalah lahan terbuka hijau, sementara luas lahan untuk pembangunan sebanyak 48 persen.

Jadi, tidak seperti daerah lainnya di Kalimantan, Kota Balikpapan tidak memiliki sumber daya alam pertambangan sebagai pemasukan untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kota Balikpapan murni mengandalkan pendapatan dari kegiatan jasa dan bisnis yang ada. Meski demikian, Kota Balikpapan menduduki urutan tertinggi dari segi perekonomian. Tercatat pada tahun 2016, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp79,65 triliun.

Meskipun kini tidak ada kegiatan penambangan, Balikpapan dikenal sebagai Kota Minyak (Banua Patra) karena kekayaan bahan tambang kota ini. Bahkan pengeboran pertama sumur minyak, yakni Sumur Mathilda yang dimulai pada 10 Februari 1897, kemudian ditetapkan menjadi hari jadi Balikpapan.

Selain itu, Balikpapan juga menjadi tempat pengolahan minyak mentah di Pertamina Refinery Unit V yang berdiri pada tahun 1922 dan memasok sekitar 26 persen kebutuhan BBM di Indonesia. 

Kota Balikpapan memiliki 6 kecamatan, yaitu Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah, Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Kota. Di kota ini terdapat 34 kelurahan.

Meskipun bukan ibu kota, Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim dan Kodam (Komando Daerah Militer) VI/Mulawarman berada di kota ini. Kodam VI/Mulawarman merupakan satu-satunya Kodam yang berada di kota bukan ibu kota Provinsi

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BPS Kota Balikpapan di bulan September 2019, angka kemiskinan di Kota Balikpapan tercatat hanya mencapai 2,42 persen. Jumlah tersebut menurun dibandingkan hasil survei pada tahun 2018, yang mencatat angka kemiskinan di Kota Balikpapan mencapai 2,62 persen. Penurunan ini dihitung berdasarkan kenaikan pendapatan yang hasil oleh masyarakat selama periode 2019, yang menurunkan jumlah warga yang terkategori miskin.

Dalam pelaksanaan survei pada September 2019, BPS Kota Balikpapan menaikkan standar minimum penghasilan masyarakat menjadi Rp572.008 per orang dibandingkan tahun 2018 lalu, yang ditetapkan Rp545.971 per orang.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh BPS, tingkat penghasilan rata-rata masyarakat di Kota Balikpapan sekitar 97 persen tergolong mampu. Penghasilan rata-rata masyarakat Kota Balikpapan berada diatas angka Rp2,1 juta per bulan dalam satu keluarga dengan 2 orang anak.

Sebagian besar penduduk Balikpapan bekerja pada sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi.

Saat ini Balikpapan dipimpin oleh Wali Kota Rizal Effendi. Jumlah penduduk Balikpapan sekitar 852 ribu orang dan luas wilayah 503,3 kilometer persegi.

DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilu 2019 lalu, sekitar 460.000 orang. Pembangunan proyek Refinery Development Masterplan Program (RDMP) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, menyedot banyak pendatang ke Balikpapan. Pendatang dari berbagai wilayah ini akan mempengaruhi jumlah DPT di Balikpapan pada Pilkada 2020 yang diperkirakan naik sebesar 15 persen.

Sejumlah nama mulai muncul dan akan maju bertarung dalam perebutan kursi pemimpin daerah di Kota Balikpapan.

Dari sekian nama yang muncul, nama Rahmad Mas'ud digadang-gadang akan menjadi calon terkuat untuk menjabat sebagai Kepala Daerah di Balikpapan.

Rahmad Mas'ud saat ini yang masih menduduki jabatan sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan dan ketua DPD Partai Golkar Kota Balikpapan dipastikan akan diusung oleh Partai Golkar. Rahmad Mas'ud memiliki latar belakang sebagai pengusaha di bidang perkapalan dan perminyakan.

Partai berlambang beringin itu menguasai kursi terbanyak di DPRD Kota Balikpapan, dengan perolehan 11 kursi di di legislatif. 

Selain itu, ada juga nama Ahmad Basir dari merupakan Bendahara Partai Nasional Demokrat Kota Balikpapan. Basir sudah mendaftar dalam beberapa bursa pencalonan di sejumlah partai diantaranya PDIP dan Partai Demokrat.

Basir merupakan seorang politikus yang memiliki latar belakang pengusaha di bidang properti, kontraktor dan supplier di sejumlah perusahaan yang ada di Kota Balikpapan.

Belakang juga muncul nama, Yaser Arafat Sahril yang juga berniat maju sebagai bakal calon di Pilkada Balikpapan. Yaser adalah Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Balikpapan, yang merupakan pengusaha di bidang konstruksi.

Selain nama itu, juga ada nama mantan Kapolda Kaltim Irjen Pol (Purn) Safaruddin yang saat inj menduduki sebagai anggota DPR RI Dapil Kaltim dari PDIP. Safaruddin digadang-gadang akan menjadi calon kuat menghadapi Rahmad Mas'ud di Pilkada Balikpapan pada 23 Oktober 2020.