Apindo Kaltim: Investasi Mesti Menyejahterakan Rakyat

Slamet menjelaskan, "Investasi harus dipastikan bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat dan bukan model kartel yang menguasai dari hulu sampai hilir. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut justru tidak dapat manfaat dari investasi itu," katanya.

Ia mencontohkan seperti harga tiket pesawat yang sangat mahal saat ini. Mengapa negara tidak dapat menurunkan harga tiket secara signifikan. Harga tiket mahal ini sangat memukul dan merugikan para pengusaha. Akibat transportasi mahal ini, membawa dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Slamet yang saat dihubungi IDN Times sedang berada di Vietnam juga membandingkan, negara kita belum mampu seperti Vietnam yang memiliki upah tenaga kerja murah, harga-harga dan transportasi juga murah.

Ikim investasi tentu akan berkembang lebih baik jika harga, biaya produksi, dan tenaga kerja lebih murah.

Menurutnya, bagi para pengusaha agar iklim investasi bertumbuh pemerintah perlu memberikan kepastian hukum, ketenangan dalam berusaha dan pemerintah juga memastikan hak masyarakat untuk berinvestasi.

"Negara harus hadir agar investasi bermanfaat untuk rakyat, percuma kalau hanya para pengusaha besar saja yang untung," ujar Slamet.

Slamet juga memberikan gambaran investasi tambang dan perkebunan di Kaltim  yang kebanyakan dikuasai oleh investor asing.

Contohnya kelapa sawit, ia mempertanyakan mengapa negara tidak membuat regulasi agar kelapa sawit diekspor melalui pemanfaatan teknologi industri hilir menjadi produk turunan yang jauh lebih menguntungkan.

"Sudah beberapa tahun kami dorong tapi belum ada regulasinya," kata  Slamet.

Selain itu, Slamet juga menyoroti banyaknya investor asing di dunia pertambangan dan  perkebunan di Kaltim ternyata tidak berbanding lurus dengan kemakmuran dan pembangunan infrastruktur di daerah yang kaya hasil bumi ini.

"Sumber daya alam Kaltim tersedot untuk keuntungan negara asing tapi infrastruktur Kaltim parah dibandingkan dengan yang ada di Pulau Jawa. Inilah bukti investasi yang tidak menyejahterakan rakyat," ujar Slamet.

Pidato Jokowi tentang Visi Indonesia terkait investasi diharapkan menjadi momentum untuk tak hanya membuka peluang investasi seluas-luasnya namun juga upaya nyata agar investasi dapat membawa kesejahteraan untuk rakyat.

Masyarakat sekitar dapat dilibatkan menjadi tenaga kerja pada proyek atau usaha yang dibuka oleh investor. Selain itu pemerintah perlu mengawasi tenaga kerja asing.

"Negara harus mengawal, masyarakat di sekitar harus terlibat. Tenaga kerja asing yang nonskill juga menurut aturan tidak diizinkan, kenyataannya ada yang tetap bisa bekerja, aturan ini harus dipatuhi," katanya.

Ia menegaskan, "Pak Jokowi ingin memakmurkan rakyat melalui investasi, tapi jangan sampai salah di lapangan. Investasi oke tapi masyarakat tidak berkembang. Jadi investasi ini sebenarnya untuk siapa?" kata Slamet.