Akhirnya, Guru Honorer Pelosok Samarinda Dapat Insentif Tambahan

Menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Asli Nuryadin mengatakan pihaknya sudah tahu persoalan di sekolah tersebut dan sudah menyampaikannya dengan kepala bidang pembinaan sekolah dasar agar segera ditindaklanjuti ke Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara (Kukar).

Seperti diketahui, sekolah tersebut berdiri di kawasan Kukar, sementara warga yang bermukim sebagian besar dari Samarinda. Meski begitu dia berpendapat, hanya ada dua solusi untuk masalah tersebut. 

"Tentu kami ingin win-win solution," terang Asli pada IDN Times, Rabu (20/11).

Solusi yang dimaksud mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda itu ada dua.

Pertama ialah lantaran berada di lahan milik Kukar ada baiknya sekolah (aset) tersebut diberikan kepada Kukar saja sebab letaknya juga dekat dengan Tenggarong Seberang. Yang kedua, sudah pasti, Kukar harus rela melepas lahannya sebagian untuk Samarinda.

"Tapi mereka mau atau tidak. Persoalannya kan itu saja," tuturnya.

Meski demikian, kata dia, anak-anak yang sekolah di SD Filial 004 memang sudah sepantasnya mendapat perhatian. Terutama murid dan gurunya, tapi untuk bangunan masih gamang sebab aset tersebut berada di lahan daerah lain. Dan rasanya percuma bila dibangun bagus tapi ujungnya juga bakal tak terpakai. 

"Bisa jadi temuan juga nanti, aset memang Samarinda tapi lahannya Kukar," imbuhnya.

Mengenai persoalan lahan sekolah dihimpit tambang batu bara, kata Asli, pihaknya ingin sekali menegur tapi lahan tersebut milik daerah lain.

Besar harapan Asli agar Kukar menegur dan menertibkan tambang-tambang yang ada di dekat sekolah tersebut.

Sementara untuk persoalan gaji, Dinas Pendidikan Samarinda sudah rapat dengar pendapat (hearing) dengan Komisi IV DPRD Samarinda. Salah satu poin yang dibahas saat itu adalah upah guru honorer jauh dari UMP.

"Masak bertahun-tahun mereka (guru honorer) hanya terima Rp700 ribu saja per bulan. Kami sudah carikan formulanya," kata Asli.

Dia menambahkan, usulan upah tersebut juga bakal disampaikan dengan wali kota. Selain gaji para guru juga akan mendapatkan insentif tambahan sebesar Rp800 ribu. Meskipun tak mendekati UMP, tapi setidaknya mereka mendapat tambahan.

Termasuk surat keputusan yang tak lagi menggunakan tanda tangan kepala sekolah tempat guru mengajar, tapi bisa dari wali kota atau Dinas Pendidikan Samarinda.

"Kami harap ini bisa diberlakukan segera. Ini juga menjadi keinginan kami," pungkasnya.