Akademisi: Tingkatkan Mutu SDM, Warga Kaltim Jangan Cuma Jadi Penonton

Kaltim merupakan salah satu penyumbang terbesar buat kas negara. Namun, meski memberikan kontribusi besar, selama ini Kaltim kurang diperhatikan. Masih banyak kesenjangan sosial terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan pemindahan ibu kota negara menjadi momentum yang sangat baik untuk warga Kaltim.

“Penyumbang APBN terbanyak kedua setelah Jawa Barat adalah Kaltim. Artinya baru sekarang ini bakal bisa dinikmati. Jadi ini sudah tepat banget. Jadi selain dari kontribusinya Kaltim, tetapi juga strategis untuk semuanya,” ujarnya.

Menurut Piatur, Kaltim masih kurang dalam hal pendidikan, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pendidikannya masih minim. Padahal, jika ibu kota pindah, diprediksi bakal terjadi urbanisasi besar-besaran. Jika kualitas pendidikan di Kaltim tidak memadai, tentu menjadi kerugian besar buat provinsi ini.

“Kapasitas pendidikan di sini tidak cukup, ya. Lah, orang Kaltim aja banyak yang belajar ke Jawa,” beber Piatur.

Piatur mengimbau agar Pemda di Kaltim, baik yang terdampak ibu kota maupun yang menjadi daerah penyangga ibu kota harus mengutamakan peningkatan kualitas SDM warganya.

Sebab,  SDM-lah yang bakal menjadi penentu apakah rakyat Kaltim bisa berjaya di daerah sendiri. Jika kualitas SDM di Kaltim buruk, diyakini bisa membuat warga Kaltim tersingkir di tanah sendiri karena kalah bersaing dengan pendatang. 

“Pemda setempat harus segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempersiapkan pendidikan kita di sini, baik pendidikan swasta maupun negeri. Pendidikan di Kaltim harus dikembangkan lagii, sehingga nanti ketika bertambahnya penduduk bisa ter-cover semua,” terangnya.

Ia menambahkan, “Jangan sampai ada isu-isu orang luar harus mengajar di sini. Jangan sampai kita menjadi penonton. Kita harus bisa menjadi tuan di tanah sendiri,” tambahnya.

Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan mutu SDM, ungkap Piatur, yakni dengan memaksimalkan anggaran pendidikan yang ada. Menurutnya, selama ini anggaran pendidikan tidak berjalan maksimal.

“Sekarang inikan anggaran pendidikan ada 20 persen. Tapi pernah saya berdiskusi dengan Kementrian Dikti, anggaran 20 persen itu tidak terserap semua. Jadi kalau bisa, 20 persen dari ABPD Provinsi dan APBD Kota itu harus komitmen untuk pembangunan kualitas SDM,” ungkapnya.

Anggaran pendidikan itu, lanjutnya, harus digunakan Pemda untuk meningkatkan SDM tenaga pendidikan di Kaltim. Seperti memberi kesempatan bagi para guru dan dosen-dosen untuk melanjutkan pendidikannya lebih tinggi lagi.

“Jadi memaksimalkan alokasi pendidikan bisa untuk meningkatkan kualitas guru-guru dan dosen-dosen. Seperti menambah jam terbangnya dan bisa disekolahkan ke kampus-kampus berkualitas tinggi, seperti ke luar negeri,” urainya.

Selain itu, Piatur berharap agar struktur Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti), sebagai lembaga pengawas  seluruh pendidikan swasta dan negeri dapat diubah.

“Kita juga harus mendorong L2Dikti harus dipecah. Karena dengan satu L2Dikti di Banjarmasin yang menaungi seluruh Kalimantan itu terlalu luas, sehingga kurang kosentrasi dengan pendidikan di Kaltim,” tuturnya.

Selain Pemda, Piatur juga berharap agar kehadiran ibu kota negara bisa dimaksimalkan oleh generasi millennial di Kaltim. Generasi milenial, sebut Piatur, juga harus mempersiapkan kualitas pendidikannya sejak sekarang. Karena jika kualitas pendidikan kurang, millennial di Kaltim juga bisa tersingkir.

“Kaum millennial juga harus menyiapkan soft skill-nya. Jadi, saat ini harus lebih banyak menyisihkan waktu untuk belajar, baik formal dan informal. Kemudian harus pandai membaca peluang-peluang yang ada di sekitar kita dengan terbukanya akses dari berbagai penjuru,” pungkasnya.

Kehadiran ibu kota negara akan memberikan dampak postif buat Kaltim dan sekitarnya juga disampaikan Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Profesor Budi Santoso Purwokartiko.

Menurut Budi, ibu kota di Kaltim pasti akan membangkitkan pembangunan di daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal.

“Terbukti, tanpa ibu kota pindah, pembangunan tidak merata,” tulis Budi di akun Facebook pribadinya, Selasa (27/8) kemarin.

Budi juga membantah mengenai isu-isu yang menyebutkan jika ibu kota pindah di Kaltim maka akan merusak lingkungan di sekitarnya. Menurut dia, hal itu sama sekali tidak benar.

“Luas Kalimantan itu lima kali pulau Jawa, hanya bagian kecil dari sebuah atau dua buah kabupaten. 300.000 hektar yang akan dipakai, tidak merombak Kalimantan. Ibu kota dirancang dengan konsep Green City,” sebutnya.