AJI Desak Presiden Jokowi Tak Turut Serta Memangkas Kewenangan KPK

Informasi dihimpun IDN Times setidaknya ada 21 pasal di dalam draft RUU KPK yang punya semangat mengebiri lembaga anti-korupsi ini. Antara lain, soal status pegawai KPK yang dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN), penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus disetujui dewan pengawas, tak dibolehkannya KPK memiliki penyidik independen, penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut dia, pegawai KPK, kalau RUU ini disahkan, akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Itu sama saja menghilangkan independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara karena sudah masuk barisan birokrat di bawah pengawasan eksekutif. Bila menyerempet, mutasi akan dilakukan oleh kementerian terkait.

"Hal ini tidak sesuai dengan prinsip independensi KPK seperti semangat saat lembaga ini didirikan pascareformasi 1999 lalu," tegasnya.

Kata dia, dalam RUU itu juga diatur soal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Ini akan mengebiri salah satu kewenangan penuh KPK yang selama ini cukup efektif dalam memerangi korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) terhadap politisi, pejabat dan pengusaha yang terlibat korupsi.

"Dengan ketentuan ini, maka KPK akan sangat bergantung kepada Dewan Pengawas, lembaga yang orang-orangnya juga akan dipilih DPR," ujarnya.

Sekretaris Jenderal AJI, Revolusi Riza turut menambahkan, RUU itu juga akan membatasi pencarian sumber daya penyelidik dan penyidik KPK hanya dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ini akan menghilangkan peluang KPK mencari penyelidik independen, yang selama ini terbukti memberi kontribusi penting bagi suksesnya kinerja KPK.

"Ketentuan ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bahwa KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri," terangnya.

Revo, sapaan karibnya, menyatakan, bahkan kewenangan penuh KPK untuk melakukan penuntutan, juga akan dibatasi. Dalam RUU itu pula diatur bahwa KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan, alias tak lagi bisa melakukan sendiri seperti selama ini. Kewenangan KPK untuk menangani LHKPN juga akan dicabut. Nantinya LHKPN itu akan dilakukan di masing-masing instansi.

"Kewenangan KPK direduksi hanya untuk koordinasi dan supervisi saja," sebutnya.

Kata Revo, sebelum adanya rencana revisi UU KPK ini, juga berlangsung seleksi calon pimpinan KPK. Dari 10 calon yang disampaikan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo ke DPR, ada sejumlah calon yang memiliki rekam jejak kurang baik selama bertugas di KPK.

Sedangkan calon-calon yang punya rekam jejak baik, justru banyak yang tidak lolos. Kini mereka akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebelum akhirnya dipilih berdasarkan pemungutan suara.Dua fakta ini sangat merisaukan AJI.

"Itu sebabnya kami mendesak Presiden Jokowi untuk tidak ikut dalam upaya DPR yang ingin memangkas kewenangan KPK lewat revisi UU KPK," pungkasnya.