90 Pejabat di Lingkungan Pemkot Balikpapan Dimutasi

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Balikpapan, dari 90 pejabat yang dilantik terdiri dari seorang pimpinan tinggi pratama yaitu Helmi Hisbullah yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas, kemudian dikukuhkan menjadi Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Balikpapan.

Selain itu juga dilantik 61 Administrator dan pengawas, 4 pejabat catatan sipil, 11 kepala sekolah dan 14 jabatan fungsional.

Rizal menjelaskan pelantikan kali ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan sebelumnya. Karena adanya pejabat yang tidak ikut dilantik, akibat SK dari Kementerian Dalam Negeri baru turun untuk jabatan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan.

"Pelantikan kali ini cuma terlambat karena menunggu SK, ada juga yang promosi dan ada juga yang bergeser karena perubahan nomenklatur, kemudian juga ada yang masa tugasnya selesai misalnya kepala sekolah," jelasnya.

Rizal menjelaskan terdapat 11 kepala sekolah yang dilantik. 11 pejabat yang baru menggantikan jabatan kepala sekolah yang sudah memasuki masa pensiun atau sudah menjabat sebagai kepala sekolah hingga 8 tahun.

"Kebiasan kita, kepala sekolah maksimal delapan tahun sehingga lebih dari itu maka harus bergeser apakah kembali maju menjadi pengawas atau memasuki masa pensiun," katanya.

Rizal menjelaskan, sudah menjadi kebiasaan di sekolah negeri bagi kepala sekolah yang habis masa jabatan dipindahkan menjadi pengawas. Tidak seperti di perguruan tinggi, ketika rektor habis masa jabatan dapat kembali menjadi dosen.

"Kita belum terbiasa seperti itu tapi kalau perguruan tinggi sudah biasa rektor hari ini besok menjadi dosen kembali biasa begitu. Tapi memang di kepala sekolah rasanya tidak enak, tadinya kepala sekolah atau turun lagi menjadi guru," tambahnya.

Dalam sambutannya, Rizal berpesan kepada seluruh jajarannya agar melakukan perubahan paradigma dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dirinya berpesan tidak ingin mendengar ada laporan masyarakat yang mengeluhkan ada layanan masyarakat yang lambat akibat petugas yang bersangkutan berhalangan urusan pribadi atau berkas lambat ditangani karena pejabat yang bersangkutan sedang tidak ditempat.

"Tuntutan masyarakat sangat luar biasa, jadi saya tidak mau mendengar di tempat pelayanan kita seperti di dinas catatan sipil, kecamatan dan puskesmas, ada pelayanan yang belum buka karena petugasnya sedang sarapan atau berkasnya lambat dilayani karena pejabatnya sedang di luar," tegasnya