2 Tahun Menunggak PBB, DPRD Panggil Manajemen Balikpapan Super Block

"Dari laporan kami, salah satu bangunan besar yakni BSB menunggak pembayaran PBB dari tahun 2018 hingga tahun 2019, maka dari itu kami akan minta keterangan," ujar Sukri.

Menurutnya, ini bukan yang pertama kali. Pada tahun 2017 lalu, manajemen BSB juga pernah melakukan tindakan serupa. Saat itu, manajemen BSB tidak segera membayar PBB hingga batas waktu yang ditentukan. Sehingga sempat diperintahkan kepada dinas terkait untuk memasang spanduk yang berisi informasi tentang tindakan pelanggan yang dilakukan oleh BSB.

"Dulu 2017 juga seperti itu, sampai akhirnya dipasang spanduk, baru membayar, tapi tahun 2018 hingga sekarang tidak bayar lagi," jelasnya.

Sesuai dengan aturan yang berlaku manajemen BSB dinilai sudah melanggar Undang Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sukri menerangkan, pihaknya akan menjadwalkan untuk memanggil manajemen BSB dalam waktu dekat untuk mendapatkan penjelasan terkait keterlambatan pembayaran pajak ini.

Selain itu, Sukri menjelaskan pihaknya juga akan memanggil dinas terkait yakni Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan untuk dipertemukan dengan manajemen BSB.

"Kami akan segera jadwalkan untuk pemanggilan, sehingga tunggakan pajak yang ditemukan dapat segera diselesaikan," terangnya.

Namun Sukri enggan menyebutkan jumlah total nilai tunggakan PBB yang dimiliki oleh manajemen BSB.

Sukri menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan dalam memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak.

Berdasarkan laporan tahun 2019, dari 11 item pajak daerah, jumlah pemasukan daerah yang berhasil dicapai tercatat hingga Rp114 miliar. Jumlah tersebut melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2019, yakni sebesar Rp84 miliar.